DORD klarifikasi dinas terkait kelangkaan elpiji

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan memanggil pejabat organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan klarifikasi mengenai kelangkaan elpiji ukuran tiga kilogram di daerah ini.

"Nanti kami akan memanggil sejumlah pihak terutama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Bantul untuk kami klarifikasi dan koordinasi tentang kelangkaan elpiji ini bagaimana," kata Ketua Komisi B DPRD Bantul Widodo di Bantul, Kamis.

Menurut dia, keluhan warga dari berbagai wilayah di Bantul karena mengalami kesulitan mendapat elpiji bersubsidi itu telah diterimanya, sehingga perlu ada langkah atau upaya yang ditempuh pihak terkait agar masalah ini tidak semakin panjang.

Ia mengatakan, pemanggilan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan selaku instansi yang mengurusi perdagangan itu akan diagendakan pada akhir pekan ini, atau kalau tidak awal pekan depan menyesuaikan dengan agenda Badan Musyawarah (Banmus).

"Kalau tidak Jumat (15/9), Senin (18/9) depan, kami lihat jadwal Banmus, kami akan tanyakan mengenai kelangkaan ini bagaimana dan laporan masalah pengawasan dstribusi elpiji kok bisa sampai langka ini seperti apa, akan kami klarifikasi," katanya.

Widodo menjelaskan, jika nantinya kondisi kelangkaan elpiji di Bantul semakin parah hingga berakibat gejolak di masyarakat, maka perlu dilakukan kebijakan operasi pasar (OP) elpiji oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Pertamina.

"Kalau betul-betul langka mestinya harus ada OP elpiji, kami akan usulkan seperti itu. Kami juga ingin tanyakan kelangkaan itu terjadi di mana, dan soal indikasi penimbunan kami belum sampai ke sana, tetapi itu perlu ditelusuri," katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Dinas Perdagangan Bantul Yuswarseno mengatakan, mengakui ada kelangkaan elpiji di wilayah Bantul, namun kondisi itu tidak dirasakan semua warga Bantul, melainkan di beberapa wilayah misalnya Dlingo.

"Dan untuk mengatasi itu, dinas sudah adakan rapat koordinasi bersama hiswana migas dan agen elpiji, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan kuota fakultatif sampai 23 September, namun itu wewenang agen," katanya.
KR-HRI