Yogyakarta (Antara Jogja) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD khawatir rencana proyek pembangunan gedung baru dan apartemen anggota DPR RI berakhir seperti proyek KTP elektronik.
"Menurut saya, terkesan mencari-cari proyek, saya khawatir nanti seperti e-KTP lagi," kata Mahfud di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.
Manurut Mahfud, pada 2009 DPR juga pernah memiliki rencana membangun gedung dengan anggaran mencapai Rp1,7 triliun. Namun, pembangunannya batal karena mendapat protes dari rakyat.
"Itu sebetulnya belum selesai karena meskipun rencana itu batal, sebenarnya kan sudah ada uang-uang yang keluar untuk perencanaanya, untuk konsultannya. Sekarang itu belum tuntas sudah mau membangun lagi dengan harga Rp5,7 triliun," kata dia.
Menurut dia, kondisi gedung DPR RI saat ini masih terbilang cukup mewah jika dibandingkan dengan banyak gedung parlemen di negara-negara lainnya.
"Saya pernah berkantor di sana dan sampai sekarang saya sering ke sana kondisi gedungnya memang sudah mewah. Di luar negeri banyak yang lebih jelek dari gedung DPR kita," kata dia.
Dengan pertimbangan itu, Mahfud berharap Presiden Joko Widodo tidak menyetujui anggaran rencana proyek gedung baru DPR RI itu.
"Kita dukung Pak Jokowi tidak menyetujui anggaran yang tidak ada gunanya itu," kata dia.
L007
Berita Lainnya
Ganjar Pranowo pingin selamatkan demokrasi di Indonesia
Rabu, 27 Maret 2024 17:09 Wib
Tim hukum TPN Ganjar-Mahfud melengkapi bukti gugatan PHPU Pilpres 2024
Selasa, 26 Maret 2024 18:33 Wib
Ganjar-Mahfud tuntut diskualifikasi 02 hingga Pemilu 2024 ulang
Selasa, 26 Maret 2024 14:02 Wib
Dalam sidang PHPU, TPN Ganjar- Mahfud siapkan saksi-ahli
Sabtu, 23 Maret 2024 21:50 Wib
TPN: Parpol pengusung ikut ajukan gugatan ke MK
Sabtu, 23 Maret 2024 19:17 Wib
Mahfud Md: Gugat Pemilu 2024 bukan mencari menang
Kamis, 21 Maret 2024 20:12 Wib
Mahkamah Konstitusi tidak lagi "Mahkamah Kalkulator", tegas Mahfud Md
Kamis, 21 Maret 2024 20:06 Wib
TPN Ganjar-Mahfud Md siap mengajukan gugatan PHPU ke MK
Rabu, 20 Maret 2024 21:21 Wib