Bupati: investasi pendidikan terganjal RDTR Kawasan Pendidikan

Kulon Progo (Antara Jogja) - Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hasto Wadardoyo mengemukakan, investasi pendidikan terganjal Rencana Detail Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan.

"Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memang belum selesai, karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum direvisi," kata Hasto di Kulon Progo, Sabtu.

Ia mengatakan, saat ini ada konsultan ahli yang akan menyelesaikan RDTR yanga akan dibentuk di Kulon Progo, namun belum disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Pada 2017 dan 2018, Pemkab Kulon Progo akan menyelesaikan sedikitnya 17 raperda RDTR.

"Kami butuh waktu, mohon maaf kalau belum bisa selesai saat ini. Kami akan bekerja keras untuk itu," katanya.

Namun demikian, pihaknya menyiapkan kawasan khusus strategis, artinya bisa digunakan untuk pengembangan sekolah vokasi atau masuknya investor bidang pendidikan.

"Kami menargetkan paling lambat Perda RTRW disahkan pada Mei 2018, sehingga bisa ditindaklanjuti dengan pengesahan raperda RDTR lainnya," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Agung Raharjo mengatakan dampak dari belum adanya RDTR, membuat banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Kulon Progo mengurungkan atau membatalkan investasinya.

Salah satu contoh, dua perguruan tinggi (PT) di DIY memindahkan investasinya ke Kabupaten Bantul karena Kulon Progo belum memiliki RDTR Pendidikan.

Menurut dia, RDTR Pendidikan sangat mendesal segera disahkan dibanding lainnya. Masuknya kampus akan lebih banyak menggerakan ekonomi masyarakat dibanding masuknya mall.

"Ada 13 raperda RTDR yang belum dibuat atau disahkan, salah satunya RDTR Pendidikan. Ini harus menggunakan strategi `Bandung Bondowoso` kalau tidak mau ditinggal investor," kata Agung.


(U.KR-STR)