Wabup: penting edukasi tentang demokrasi kepada masyarakat

Bantul, (Antara Jogja) - Wakil Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan edukasi mengenai demokrasi dan pemilu kepada masyarakat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum sangat penting.

"Sebagian masyarakat masih menganggap demokrasi itu apa to?, pemilu itu makanan apa?, karena itu edukasi yang dilakukan KPU perlu dan sangat penting," kata Wabup Bantul usai peluncuran Rumah Pintar Pemilu di Pendopo KPU Bantul, Kamis.

Menurut dia, bangsa ini perlu terus membangun demokrasi dan pemilu yang berintegritas, namun di sisi lain masyarakatnya masih memiliki pehamanan atau respon terhadap demokrasi dan pemilu yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing.

Oleh sebab itu, kata Halim sapaan akrabnya, sarana atau media sebagai edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi melalui Rumah Pintar Pemilu KPU Bantul ini sangat bagus sehingga Pemda Bantul mendukung program ini.

"Demokrasi ini salah satu pilihan kita, dan kita tidak mungkin tidak memakai demokrasi dan pemilu. Edukasi oleh KPU ini diharapkan akan memberikan pemahaman lebih terhadap demokrasi sehingga interprestasi terhadap parpol dan pemilu positif," katanya.

Hanya saja, kata Wabup Bantul, kekurangan-kekurangan yang selama ini ada dalam berdemokrasi dan pemilu harus diperbaiki, misalnya politik uang, kekerasan, manipulasi sehingga peristiwa yang mencoreng demokrasi dan pemilu tidak terjadi.

"Peristiwa-peristiwa itu bisa membuat sebagian masyarakat pesimistis, apatis bahkan sinis atau tidak mau berpartisipasi dalam pemilu. Inilah yang harus kita atasi dan kita tidak boleh mundur," katanya.

Halim juga mengatakan dalam demokrasi biarpun orang beranggapan bahwa partai politik tempatnya mafia, akan tetapi hal itu merupakan pilihan yang harus dilaksanakan masyarakat untuk membangun suatu kepemimpinan di daerah pusat atau perwakilan.

"Jalannya memang hanya itu, dengan cara yang kita sepakati. Dan saya yakin pemilih bisa memilih dengan cerdas tidak berdasarkan politik uang atau kedekatan saja, tapi kapasitas siapa yang dipilih. Dan edukasi ini yang perlu terus dikembangkan," katanya.***2***

(KR-HRI)