Kulon Progo berusaha menekan angka pengangguran

id angka pengangguran

Kulon Progo berusaha menekan angka pengangguran

Tingkat pengangguran DIY YOGYAKARTA - Sejumlah pencari kerja mengamati lowongan yang tersedia pada acara Job Fair di University Club (UC), Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (8/5). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, tingkat pengangguran terbuka di

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berupaya mengurangi angka pengangguran dan mendorong masuknya investasi untuk menekan tingginya rasio gini di daerah ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulon Progo Agus Langgeng Basuki di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan banyak faktor yang memengaruhi rasio gini, namun di Kulon Progo disebabkan tingginya angka pengangguran.

"Kami analisis rasio gini memang memengaruhi angka penangguran. Saat ini angka pengangguran relatif tinggi," kata Agus Langgeng Basuki.

Ia mengatakan rasio gini di Kabupaten Kulon Progo pada 2010-2016 fluktuatif menggambarkan kesenjangan antarmasyarakat yang semakin lebar. Saat ini rasio gini masih pada angka 0,350.

Menurut dia, rasio gini tidak hanya tergantung pada nilai ketimpangan pendapatan tetapi disebabkan faktor lain seperti komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral dan struktur demografis.

Diduga tingginya angka rasio gini dipengaruhi melonjaknya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, sepeda motor, dan komposisi penduduk usia tidak produktif yang relatif besar.

"Masalah gini rasio di Kulon Progo masih moderat di atas 0,350. Salah satu cara menekan rasio gini, yakni membuka lapangan pekerjaan, investasi dan membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)," kata Langgeng.

Saat ini, kata Langgeng, Pemkab Kulon Progo berupaya membuka lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran tidak hanya menjadi tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetapi juga OPD lain, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Semua OPD harus bergerak dan bersatu menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Selain itu, lanjut Langgeng, pemkab memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap agar siap menghadapi persaingan kerja saat bandara baru di Kulon Progo beroperasi.

"Masyarakat tidak hanya sekadar tahu ada lapangan pekerjaan saat ada bandara, tetapi tidak bisa masuk menjadi karyawan. Untuk itu, mulai dari sekarang pemkab sudah menyiapkan SDM yang memiliki keterampilan," katanya.

(\KR-STR)