DKP: pembangunan Tanjung Adikarto gunakan teknologi geotobe

id Tanjung Adikarto

DKP: pembangunan Tanjung Adikarto gunakan teknologi geotobe

Pelabuhan Tanjung Adikato Kulon Progo Yogyakarta (Foto ANTARA/Sutarmi/agus/16)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Penyelesaian pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menggunakan teknologi goetobe, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setempat Sudarna.

"Berdasarkan informasi dari review, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto akan menggunakan teknologi geotobe untuk memperpanjang pemecah ombah seperti yang diusukan oleh konsultan perencanaan. Eksekusi terakhir itu kewenangan provinsi," kata Sudarna di Kulon Progo, Minggu.

Ia mengatakan geotobe ini semacam kantung-kantung besar kemudian diisi dengan pasir yang sekarang menjadi penghambat alur masuk itu. Kemudian nanti akan ditata sedemikian rupa, sehingga menjadi pemecah ombak.

"Nanti, dengan sistem dipasangi tetrapot. Itu teknologi," katanya.

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati mengatakan melihat kemampuan anggaran negera, pihaknya optimistis mencukupi, baik APBD dan APBN untuk menyelesaikan pembangunan Tanjung Adikarto.

"Tapi dari kondisi laut selatan dan bangunan yang sudah jalan, kami kurang optimistis pelabunan akan segera jadi dan beroperasi. Dari kecil, kami dibesarkan di sini, jadi kami paham bagaimana ombak pantai selatan susah dijinakkan," kata Akhid.

Namun dirinya tidak bisa berbuat banyak, karena Pelabuhan Tanjung Adikarto merupakan program nasional, dan kabupaten hanya menjadi wilayah yang ditempati.

"Melihat apa yang telah dilakukan dalam proses pembangunan, kami tidak dapat teriak-teriak mendesak pemerintah, kami terbentur kewenangan. Pelabuhan adalah program nasional," katanya.

Terkait redesain pelabuhan, dirinya juga pesimistis dapat segera terealisasi karena batu-batuan besar atau tripot yang sudah terpasang dapat digoyang ombak besar, sehingga ambles.

"Kita lihat rencana redesain yang akan digunakan. Kalau kebijakannya seperti ini, akan percuma," katanya.

(KR-STR)