Pemkab Gunung Kidul didesak tingkatkan pendidikan dasar

id pendidikan dasar

Pemkab Gunung Kidul didesak tingkatkan pendidikan dasar

Ilustrasi (Foto Istimewa)

Gunung Kidul, (Antara Jogja) - Tim Teknis Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan mendesak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan sektor pendidikan dasar.

Sekretaris Tim Teknis Program Pengembangan Kapasitas Penerapan SPM Dikdas Gunung Kidul Suyamtinah di Gunung Kidul, Rabu, mengatakan dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM), pendidikan dasar (dikdas) jenjang tingkat SD dan SMP, masih jauh tertinggal dan belum mampu memenuhi SPM.

"Pendidikan dasar SD dan SMP di Gunung Kidul masih harus berjuang keras untuk mencapai SPM. Bagaimana tidak, selama ini masih banyak sekolah yang siswanya duduk di kursi panjang, layaknya kita makan di warung angkringan. Padahal sesuai SPM, setiap siswa duduk dalam satu kursi yang ada sandarannya," kata Suyamtinah.

Suyamtinah mengatakan sekarang juga masih banyak sekolah yang tidak punya ruangan khusus untuk guru, sekolah tingkat SMP yang tidak punya laboratorium IPA.

"Ini hanya contoh-contoh kecil beberapa hal yang harus dibenahi untuk terwujudnya SPM. Masih banyak indikator lain yang harus dipenuhi hingga 2018 mendatang," tambahnya.

Selama ini, kata Suyamtinah, SPM Dikdas hanya memuat 27 indikator. Padahal sesuai dengan program pemerintah, di 2019 mendatang, semua sekolah tingkat pendidikan dasar pada tingkat nasional harus menenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan 780 indikator.

"Ini tantangan berat bagi Gunung Kidul yang harus dilalui," ucap Suyamtinah.

Dalam upaya terpenuhinya SPM, Gunung Kidul sejak 2015 lalu mendapatkan pendampingan dari Uni Eropa melalui Asian Development Bank, dengan kucuran dana Rp2,5 miliar.

"Pada 2017 dananya ditambah lagi Rp300 juta," jelas Suyamtinah.

Wakil Bupati Gunung Kidul Immawan Wahyudi mengaku kondisi pendidikan dasar di Gunung Kidul belum mampu memenuhi SPM.

Masalah ini terjadi, menurut Immawan Wahyudi, karena luas wilayah Gunung Kidul yang hampir 50 persen wilayah DIY, menyebabkan sebaran penduduk yang tidak merata dan terbatasnya anggaran.

"Pada tingkat pendidikan dasar untuk wilayah perkotaan, untuk bisa masuk sekolah harus melalui seleksi, karena banyaknya pendaftar," kata Immawan.

Namun, lanjutnya, ditingkat pedesaan, banyak sekolah yang tidak mendapatkan siswa baru. Akibatnya, beberapa sekolah terpaksa ditutup, dan digabung dengan sekolah terdekat. ***4***

(KR-STR)

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024