Pemkab didesak tuntaskan survei jalan desa -

Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat menuntaskan survei dan verifikasi jalan desa guna merevisi Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 285 tahun 2015.

"Penuntasan surveu dan verifikasi dinilai penting untuk memperjelas ruas jalan desa serta kewenangan pengelolaannya," kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kulon Progo Arif Syarifudin di Kulon Progo, Jumat.

Selain penuntasan verifikasi, tambah Aris, sesuai dengan rekomendasi Komisi III diperlukan penyusunan SK jalan lingkungan perkotaan di Kelurahan Wates. Penyusunan, kata dia, harus melibatkan seluruh Rukun Warga (RW) dalam rangka perencanaan APBD 2018.

Di wilayah Kecamatan Temon, lanjut politisi PDIP tersebut, yang nantinya akan menjadi wilayah perkotaan harus mempunyai desain yang jelas.

"Di wilayah ini untuk ruas jalan desa agar memperhatikan pengembangan wilayah di waktu yang akan datang serta memperhatikan standardisasi dan teknis jalan," kata Aris.

Di bagian lain Aris mengatakan untuk mengantisipasi bencana alam di masa pancaroba ini, BPBD harus siap dengan kondisi tanggap darurat. Sehingga korban akibat bencana bisa diminimalisir secara optimal.

"Untuk bencana tanah longsor yang terjadi beberapa waktu lalu, BPBD bisa menggunakan dana tak terduga guna memperbaiki jalan yang rusak agar jalan yang rusak segera bisa digunakan oleh masyarakat," kata Aris.

Sementara dalam pendapat akhirnya bupati mengatakan, pada perubahan APBD 2016 pendapatan daerah menjadi Rp1,377 triliun. Belanja daerah menjadi Rp1,477 triliun yang meliputi belanja langsung Rp945 miliar dan belanja tak langsung Rp532 miliar. Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp120 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp20 miliar.

"Sehingga pembiayaan netto sebesar Rp100.172.135.251,52," terang bupati.


(KR-STR)