DPRD Bantul minta bupati disiplin tempatkan pegawai

Bantul (Antara Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta bupati setempat untuk disiplin dalam penempatan sumber daya manusia pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah ini.

"Kami dukung rencana bupati untuk disiplin dalam penempatan SDM berbasis kepada kapasitas kinerja dan bukan karena faktor lain, apalagi karena pemberian sogokan atau `upeti," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Setiya di Bantul, Rabu.

Menurut dia, Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bantul sudah ditetapkan pada rapat paripurna (rapur) Selasa (30/8) sore, sehingga tinggal menunggu diundangkan setelah konsultasi dengan Gubernur DIY.

Ia mengatakan, tahapan selanjutnya adalah menyusun struktur organisasi dan penempatan SDM pegawai, namun dalam penyusunan hendaknya tidak menggunakan asumsi bahwa siapa atau seseorang yang akan menduduki posisi tersebut.

"Karena kalau ada bias kepentingan, penyusunan akan cenderung berorientasi kepada kenyamanan kerja, bukan kepada optimalnya fungsi," kata Setiya.

Ia mengatakan, sebab, pasca-pembentukan organisasi perangkat daerah ini tidak ada jaminan seseorang akan menduduki posisi tertentu.

Pihaknya berharap, momentum perubahan organisasi perangkat daerah ini dijadikan penataan SDM, karena dirinya melihat Bantul memiliki aparatur sipil negara (ASN) yang hebat, namun belum ditempatkan pada posisi yang tepat.

"Latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, karir dan sejumlah indikator yang objektif akan bisa membantu penempatan SDM pada pos yang tepat," katanya.

Ia mengatakan, batas akhir penempatan SDM pegawai masih Desember dan untuk pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Perubahan 2016 masih akan dilakukan oleh struktur lama.

"Kami berharap bupati melakukan proses ini dengan cermat dan adil, agar harapan masyarakat Bantul memiliki pemerintah yang melayani akan terwujud," katanya.
(T.KR-HRI)