Disdik wujudkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar

id bupati kulon progo

Disdik wujudkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berupaya mewujudkan standar pelayanan minimal pendidikan dasar dengan nilai 100 persen.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kulon Progo Sumarsana di Kulon Progo, Rabu, mengatakan dari 365 SD/MI se Kabupaten Kulon Progo baru empat SD yang memenuhi Standard Pelayanan Minimal ( SPM ) Pendidikan Dasar dengan nilai 100, sedangkan yang memenuhi standard tetapi dengan nilai di bawah 100 mencapai 77 persen dan masih 33 persen SD/MI belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas.

"Untuk itu, kami menggelar rapat bareng menuju SPM Pendidikan Dasar (Dikdas) dengan target nilai 100 persen," kata Sumarsana.

Ia mengatakan nilai kelulusan tertinggi untuk tingkat sekolah dasar se-DIY 2016 diraih oleh Kabupaten Kulon Progo untuk yang pertama kalinya. Hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras pendidik dan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Kulon Progo, baik komite sekolah, dewan pendidikan, perbankan, dunia usaha maupun dunia industri yang peduli dengan pendidikan.

"Kami akan terus meningkatkan prestasi pendidikan di Kulon Progo," katanya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan sangat mengapresiasi prestasi pendidik di Kulon Progo saat ini. Akan tetapi tantangan dunia pendidikan Kulon Progo ke depan jelas semakin kompleks dan harus melahirkan siswa yang bekualifikasi istimewa/ luar biasa untuk mengejar ketertinggalan.

Untuk itu, menurut Hasto, mutu pendidik masih harus terus diasah dan ditingkatkan demikian pula dengan fasilitas fisik pada masing-masing sekolahan. Pendidik (guru) tidak cukup hanya menjadi tutor atau tentor akan tetapi harus mampu menjadi mentor yang berarti mampu mentransfer ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi contoh aktualisasi nilai-nilai bagi siswanya, sama antara yang diajarkan dengan yang dilaksanakan.

Sedangkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan fasilitas fisik memang masih dirasakan cukup banyak kekurangannya, walaupun APBD untuk dunia pendidikan sudah mendapat prioritas paling utama dan anggaran paling besar.

"Peran dunia usaha dan dunia industri untuk membantu kelancaran jalannya dunia pendidikan masih sangat diperlukan," kata dia.

Hasto mengatakan SPM Dikdas yang belum terpenuhi sebagian besar pada penyediaan sarana prasara belajar ( meja, kursi, papan tulis ), jumlah buku non kurikulum dan laboratorium.

Untuk menuju SPM Dikdas ini, ia berharap partisipasi dari sebanyak-banyaknya elemen masyarakat tidak hanya pada kalangan tertentu, dengan prinsip gotong royong. Kesaktian Pancasila yang apabila diperas intinya pada gotong royong, tampak nyata di Kulon Progo pada hampir semua program seperti bedah rumah, bedah rumah ibadah, padat karya, jamkesda, kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, dan lain-lain

"Dengan gotong royong semua akan semakin ringan dan masalah cepat terselesaikan," katanya. ***4***

(KR-STR)

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2024