Bantul dorong forum pokdarwis sepakati retribusi wisata

Bantul (Antara) - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong forum kelompok sadar wisata membuat kesepakatan mengenai retribusi wisata yang dibebankan kepada wisatawan yang berkunjung ke desa wisata mereka.

"Sampai sekarang ini belum ada peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang desa wisata, makanya kami dorong ada kesepakatan di antara mereka melalui forum pokdarwis," kata Kepala Disbudpar Bantul, Bambang Legowo di Bantul, Minggu.

Menurut dia, di Bantul yang terdapat 75 desa, saat ini sudah ada 37 desa wisata yang dikelola dan dikembangkan pokdarwis dari masyarakat setempat, meski begitu pihaknya belum bisa mengatur keberadaan karena belum ada payung hukumnya.

Oleh sebab itu, diharapkan ada kesepakatan yang disepakati antar-pokdarwis mengenai retribusi wisata yang dibebankan kepada wisatawan mulai dari jasa parkir, wisatawan yang menikmati paket wisata atau potensi wisata yang digemari wisatawan.

"Forum pokdarwis sudah ada dan sudah berjalan dua tahun, mereka sangat antusias, buatlah kesepakatan dan diskusikan di forum kekeluargaan, misalnya tarif parkir berapa, paket wisata apa saja yang ditawarkan," katanya.

Ia mengatakan, dengan adanya kesepakatan retribusi wisata di destinasi wisata perdesaan itu diharapkan tidak ada keluhan dari wisatawan yang mengeluhkan tarif yang mahal, terutama saat libur panjang yang bertepatan dengan Lebaran.

"Karena belum diatur, maka di lapangan sangat rawan terjadi, misalnya tarif yang diberlakukan terlalu mahal, untuk mencegah itu perlu ada kesepakatan bersama. Nanti kita juga akan mencoba membicarakan dengan teman-teman," katanya.

Meski demikian, kata dia, dalam menentukan kesepakatan antar-pokdarwis nantinya disesuaikan dengan potensi dan paket wisata yang ditawarkan, apalagi di seluruh desa wisata tidak sama potensinya maupun pelayanan yang diberikan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Setiya mengatakan, mendorong pertumbuhan desa wisata di Bantul karena keberadaannya bisa menjadi destinasi wisata alternatif, namun harapannya dapat dikelola dengan maksimal.

"Di satu sisi mereka perlu operasional, namun di sisi lain kita berharap tidak ada wisatawan yang merasa dirugikan. Jadi harus berimbang dan saling menghargai," katanya.

(KR-HRI)