"Kita mau kumpulkan para pokdarwis (kelompok sadar wisata) dalam waktu dekat ini untuk rapat koordinasi pengembangan desa wisata, sudah diagendakan waktunya," kata Kepala Disbudpar Bantul Bambang Legowo di Bantul, Jumat.
Menurut dia, selain untuk membahas pengembangan desa wisata ke depan yang memang sekarang ini mulai dilirik wisatawan karena menjadi destinasi wisata alternatif, juga mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi sekitar 30 desa wisata.
Apalagi, menurut dia, setiap paket wisata maupun potensi yang disuguhkan dan ditawarkan desa wisata kepada wisatawan berbeda-beda, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada tamu bisa memberikan kenyamaan juga berbeda-beda.
"Di Bantul sudah ada forum pokdarwis yang sudah dua tahun berjalan. Makanya kita mau berbagi pengalaman, misalnya desa wisata mau dibawa ke mana, bagaimana menjual paket wisata termasuk tarif yang dibebankan kepada wisatawan," katanya.
Selain itu, kata dia, dalam rapat forum pokdarwis juga akan dilakukan kesepakatan mengenai tarif yang diberlakukan kepada wisatawan ketika memanfaatkan layanan maupun paket wisata yang ditawarkan, supaya tidak memberatkan wisatawan.
"Masukan-masukan maupun laporan tentang mahalnya tarif di destinasi wisata ada yang masuk ke kami, makanya kami akan coba nanti bicarakan dengan teman-teman, kami tidak ingin keluhan wisatawan bisa merusak citra wisata itu sendiri," katanya.
Bambang mencontohkan tentang masalah yang dialami sejumlah pengunjung hutan pinus Mangunan saat libur Lebaran 2016, yang mana mengeluhkan karena pengelola menarik biaya tinggi ketika hendak mengabadikan momentum dengan latar belakang destinasi wisata alam tersebut.
"Ternyata yang dimaksud adalah fotografi yang dikomersilkan, misalnya untuk `pre weding`, dan sekarang ini kan pengelolaan objek wisata sudah sendiri-sendiri. Makanya kita juga akan koordinasikan dengan pengelola," katanya. ***1***
(KR-HRI)
