Kulon Progo (Antara Jogja) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta Panitia Pemilihan Kecamatan menjaga kepercayaan dalam menjalankan tugas, jangan sampai ada sengketa kode etik penyelenggaraan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati pada 2017.
Ketua KPU Kulon Progo Isnaini dalam pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kulon Progo, Selasa, mengatakan PPK yang menemukan persoalan yang membuat ragu, jangan segan-segan berkonsultasi dengan KPU kabupaten.
"Kami minta jadilah PPK yang independen, jujur, adil, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesfisibel sehingga menjadi penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab," kata Isnaini.
Ia juga meminta PPK belajar dan terus belajar memahami regulasi yang ada dan selalu memperbaharui tahapan dan peraturan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2017. Hal ini dikarekanan, 60 anggota PPK yang dilantik, mayoritas merupakan orang baru dalam penyelenggaraan pemilu.
"Bagi anggota PPK segera menyesuaikan diri dengan mempelajari tahapan penyelenggaraan pemilu dan regulasinya," katanya.
Namun demikian, kata Isnaini, persoalan penyelenggaraan pilkada adalah netralitas dan keperpihakan penyelenggara kepada salah satu peserta pemilu. Untuk itu, ASN, PNS, TNI dan Polri supaya menjaga netralitas dalam pilkada.
"Sebagai penyelenggaran pemilu, maka netralitas dan independensi adalah harga mati, tidak boleh ditawar lagi," kata Isnaini.
Dia mengatakan pada pemilihan bupati dan wakil bupati, DIY menjadi provinsi yang tidak ada persoalan kode etik penyelenggaraan. Untuk itu, ia berharap penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kulon Progo tetap kondusif dan berjalan baik.
"Tradisi yang telah dibangun di DIY bebas dari sengketa kode etik tetap terjaga, tidak ada lagi pelaporan kode etik penyelenggaraan pemilu," harapnya.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan tugas dan tanggung jawab PPK tidaklah mudah dan ringan. PPK harus segera menindaklanjuti laporan panitia pengawasan kecamatan (panwascam).
"Kami minta PPK bekerja dengan baik, supaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kulon Progo tidak persoalan. Bagi kami, penyelenggaraan pilkada merupakan proses yang sakral, jadi jangan sampai proses yang sakral ini ternodai karena ketidaknetralan dan keperpihakan oknum PPK terhadap salah satu peserta," harap Hasto.
(KR-STR)
Berita Lainnya
KPU Kulon Progo menyiapkan alaf bukti menghadapi gugatan di MK
Jumat, 26 April 2024 23:43 Wib
KPU Kulon Progo mengintensifkan sosialisasi pilkada tingkatkan partisipasi
Jumat, 26 April 2024 19:51 Wib
Ketua PDIP Kulon Progo resmi daftar calon bupati melalui PDIP DIY
Kamis, 25 April 2024 21:45 Wib
Ketua Ormas PGN mengambil formulir pendaftaran cabup di PDIP Kulon Progo
Kamis, 25 April 2024 19:48 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo meminta tingkatkan anggaran sektor pertanian
Kamis, 25 April 2024 11:37 Wib
Bawaslu Kulon Progo membentuk pengawas ad hoc Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 21:11 Wib
Pemkab Kulon Progo membangun komitmen publik percepat penurunan stunting
Rabu, 24 April 2024 17:08 Wib
Pemkab Kulon Progo mendorong perempuan tangguh pada era globalisasi
Selasa, 23 April 2024 19:28 Wib