Pemkab Sleman : putus mata rantai kemiskinan

id kemiskinan

Pemkab Sleman : putus mata rantai kemiskinan

Warga yang hidup di bawah garis kemiskinan (antaranews.com)

Sleman (Antara) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan karena angka keluarga miskin masih cukup tinggi.

Pemkab Sleman menghadapi permasalahan masih adanya warga miskin yang cukup banyak. Pada 2015 proporsi kepala keluarga (KK) miskin mencapai 11,36 persen. "Semua harus bekerja keras agar rantai kemiskinan yang dialami masyarakat kita dapat terputus," kata Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun pada Musrenbang RJPMD periode 2016 - 2021 di Sleman, Kamis.

Menurut dia, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi prioritas Pemkab Sleman.

"Diharapkan permasalahan kemiskinan ini segara dapat dituntaskan. Tiap-tiap instansi yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus semakin sinergis," katanya.

Ia mengatakan, kalau masalah kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi, pada gilirannya tingkat kesehatan juga akan semakin meningkat.

"Hal tersebut tentunya juga akan berdampak pada tingkat pendidikan juga akan semakin tinggi dan berkualitas," katanya.

Sri Muslimatun mengatakan, dalam proses merencanakan pembangunan, perlu disadari bahwa sumber-sumber pendanaan dan daya dukung relatif terbatas, sehingga sarana dan prasarana yang ada harus dapat dioptimalkan untuk menggerakkan roda pembangunan dan perekonomian daerah.

"Karena itu, agar proses pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka proses pembangunan harus didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi," katanya.

Ia mengatakan, dalam setiap pembangunan faktor partisipasi masyarakat senantiasa menjadi nilai terbesar berhasilnya suatu kegiatan pembangunan.

"Setiap perumus maupun pelaksana kebijakan, baik itu SKPD serta pemerintah desa, harus bisa mendorong partisipasi masyarakat," katanya.

(V001)
Pewarta :
Editor: Hery Sidik
COPYRIGHT © ANTARA 2024