Sleman (Antara) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan karena angka keluarga miskin masih cukup tinggi.
Pemkab Sleman menghadapi permasalahan masih adanya warga miskin yang cukup banyak. Pada 2015 proporsi kepala keluarga (KK) miskin mencapai 11,36 persen. "Semua harus bekerja keras agar rantai kemiskinan yang dialami masyarakat kita dapat terputus," kata Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun pada Musrenbang RJPMD periode 2016 - 2021 di Sleman, Kamis.
Menurut dia, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi prioritas Pemkab Sleman.
"Diharapkan permasalahan kemiskinan ini segara dapat dituntaskan. Tiap-tiap instansi yang bersentuhan dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus semakin sinergis," katanya.
Ia mengatakan, kalau masalah kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi, pada gilirannya tingkat kesehatan juga akan semakin meningkat.
"Hal tersebut tentunya juga akan berdampak pada tingkat pendidikan juga akan semakin tinggi dan berkualitas," katanya.
Sri Muslimatun mengatakan, dalam proses merencanakan pembangunan, perlu disadari bahwa sumber-sumber pendanaan dan daya dukung relatif terbatas, sehingga sarana dan prasarana yang ada harus dapat dioptimalkan untuk menggerakkan roda pembangunan dan perekonomian daerah.
"Karena itu, agar proses pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna maka proses pembangunan harus didukung dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi," katanya.
Ia mengatakan, dalam setiap pembangunan faktor partisipasi masyarakat senantiasa menjadi nilai terbesar berhasilnya suatu kegiatan pembangunan.
"Setiap perumus maupun pelaksana kebijakan, baik itu SKPD serta pemerintah desa, harus bisa mendorong partisipasi masyarakat," katanya.
(V001)
Berita Lainnya
Sleman menyalurkan bantuan Rp18,2 miliar untuk penanggulangan kemiskinan
Kamis, 28 Maret 2024 18:12 Wib
Literasi SDM upaya atasi kemiskinan digital di Indonesia, ini kata APDI
Sabtu, 16 Maret 2024 6:42 Wib
Pemkab Bantul sasar wilayah kemiskinan tinggi dalam kegiatan pasar murah
Kamis, 7 Maret 2024 13:31 Wib
DPRD DIY: Raperda Pemajuan Pembangunan untuk tekan kemiskinan di DIY
Senin, 4 Maret 2024 10:25 Wib
Kulon Progo sebut angka kemiskinan 2023 turun 0,7 persen
Senin, 4 Maret 2024 10:02 Wib
Perangkat daerah di Kulon Progo membuat program penanganan kemiskinan
Kamis, 1 Februari 2024 16:54 Wib
Program pengentasan kemiskinan dipadukan dalam KTP, kata Sandi
Minggu, 14 Januari 2024 4:40 Wib
Bupati sebut penanganan kemiskinan di Sleman dilakukan berjenjang
Rabu, 10 Januari 2024 18:46 Wib