Kulon Progo, (Antara Jogja) - Badan Pertanahan Nasional bakal melakukan sosialisasi pengukuran lahan calon lokasi bandara di Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 10-11 November 2015.
"Sosialiasi tetap dilaksanakan pada 10-11 November, belum ada perubahan dan tetap pada rencana semula. Sosialisasi meliputi rencana pengukuran dan pemasangan patok," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin.
Ia mengatakan pada sosialiasi itu, tim percepatan pembangunan bandara Kulon Progo dan BPN hanya mengundang kepala desa, dukuh, dan tokoh masyarakat.
Rencananya, kata Hasto, sosialiasi pertama dilakukan di Desa Glagah dan Palihan. Di dua desa itu akan diterjunkan empat tim, masing-masing desa dua tim, sedangkan Desa Sindutan, Jangkaran, dan Kebunrejo akan digabung menjadi satu karena jumlah warga yang terdampak relatif lebih sedikit.
"Sosialisasi dilakukan selama dua hari, setelah itu dilakukan pengukuran dan pemasangan patok," katanya.
Setelah pengukuran, bidang-bidang tanah tersebut kemudian akan dilakukan penilaian besaran ganti rugi oleh appraisal independen.
Direncanakan penilaian bisa selesai April 2016 sehingga diharapkan Desember 2015 appraisal sudah mulai turun.
"Menilai 4.000 bidang butuh waktu dua atau tiga bulan, sehingga harapan saya Desember ini appraisal independen sudah turun," katanya.
Terkait masih adanya 45 warga yang menolak pembebasan lahan untuk pembangunan bandara, menurut Hasto, tidak apa-apa. Pendekatan secara persuasif sudah dan akan tetap dilakukan.
Meski demikian, ketika mereka tetap belum bersedia dipasang patok, maka tidak harus dilakukan pematokan. Pengukuran bisa dilakukan dengan citra satelit maupun dipetakan secara?imajiner.
"Harapan saya, daripada nanti ketinggalan untuk klarifikasi luasan bidang oleh pihak berwajib dalam hal ini tim. Lebih baik kalau cuma klarifikasi luasan bidang kenapa tidak mereka bersedia, biar tahu antara bidang yang dimiliki dengan menurut tim dari BPN," kata Hasto.
Terkait dengan kebijakan pemerintah pusat akan mempercepat pembangunam bandara di Kulon Progo, Hasto mengatakan percepatan hanya pada penghilangan hambatan.
Kalau proses dan tahapan pelaksanaan, katanya, tidak bisa ditawar, dan harus sesuai tahapan.
"Katakanlah, Kementerian Keuangan menganggarkan biaya operasional pembebasan lahan, ditambah. Sebelum ada kejadian Batik Air tergelincir, kebijakan itu sudah dilaksanakan," katanya. ***1***
(KR-STR)
Berita Lainnya
Ketua PDIP Kulon Progo resmi daftar calon bupati melalui PDIP DIY
Kamis, 25 April 2024 21:45 Wib
Ketua Ormas PGN mengambil formulir pendaftaran cabup di PDIP Kulon Progo
Kamis, 25 April 2024 19:48 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo meminta tingkatkan anggaran sektor pertanian
Kamis, 25 April 2024 11:37 Wib
Bawaslu Kulon Progo membentuk pengawas ad hoc Pilkada 2024
Rabu, 24 April 2024 21:11 Wib
Pemkab Kulon Progo membangun komitmen publik percepat penurunan stunting
Rabu, 24 April 2024 17:08 Wib
Pemkab Kulon Progo mendorong perempuan tangguh pada era globalisasi
Selasa, 23 April 2024 19:28 Wib
Wakil Ketua DPD Gerindra DIY mendaftar cabup melalui Golkar Kulon Progo
Selasa, 23 April 2024 18:30 Wib
Pemkab Kulon Progo mengembangkan Bela Beli Ku dukung UMKM maju
Senin, 22 April 2024 21:27 Wib