Pengamat menilai islah Golkar hanya menunda masalah

Jakarta (Antara Jogja) - Pengamat komunikasi publik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai islah dalam sengketa kepengurusan Partai Golkar yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wapres Jusuf Kalla, Sabtu petang, hanya menunda masalah.

"Jika dilihat isi poin islah tersebut, ini hanya islah sementara dengan tujuan hanya untuk mengikuti Pilkada serentak saja dan hanya menunda masalah yang lebih besar di depannya," kata Hendri saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu.

Masalah yang lebih besar tersebut, kata Hendri, adalah potensi perpecahan karena konflik kepengurusan yang akan menjalar hingga partai di tingkat daerah.

"Jika perjanjiannya seperti ini, maka perpecahan selama ini yang terjadi di tingkat pusat, ada kemungkinan menjalar hingga perpecahan di tingkat daerah, karena siapa yang jamin islah ini akan lama bertahan," ujarnya.

Selain itu, jika islah ini tujuannya hanya untuk mengikuti pilkada serentak Desember mendatang, lanjut Hendri, dikhawatirkan ada tuntutan untuk pembagian kekuasaan karena ada dua versi kepengurusan pusat jika islah ini berhenti sehingga yang dikorbankan adalah rakyat juga.

"Nanti mungkin saja ada tuntutan pertanggungjawaban dari pemimpin daerah yang terpilih pada kubu masing-masing misalnya Depok ke Ical, Bekasi ke Agung dan lainnya sehingga lebih menurut pada mereka, padahal seharusnya kepala daerah itu bertanggung jawab pada masyarakat di tempatnya memimpin," kata Hendri
   
Oleh karena itu, kata Hendri, jalan keluarnya adalah setiap pimpinan Golkar yang berseteru harus mawas diri dan bisa menjaga agar jangan sampai ada perpecahan, caranya adalah dengan semua pihak setuju untuk islah secara permanen.

"Atau bisa saja dimunculkan tokoh baru diluar kedua pihak yang berseteru tersebut, pertimbangannya Golkar ini adalah partai yang 'mature' sehingga saya lihat semua orang bisa menjadi ketuanya," ujar dia.

Dari informasi yang dihimpun Antara, ada empat kesepakatan bersama tentang keikutsertaan Partai Golkar pada Pilkada serentak tersebut yaitu, pertama setuju untuk mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang bisa diusulkan pada Pilkada serentak tahun 2015.

Kedua, setuju untuk membentuk tim penyaringan bersama di daerah-daerah yang akan dilaksanakan pilkada serentak tahun 2015 baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, adapun calon yang akan diajukan harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk pendaftaran calon kepada orang yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Partai Golkar yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum.

Kesepakatan tersebut ditandatangani kedua ketua kubu dan sekjen masing-masing yang disaksikan langsung Wapres Kalla.

(R030)