Peneliti: implementasi JKN perlu diperbaiki

Jogja (Antara Jogja) - Implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah berjalan satu tahun ini masih menghadapi beberapa persoalan, sehingga perlu diperbaiki, kata peneliti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Suranto.

"Dengan demikian, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dicanangkan pemerintah itu bisa berjalan lebih baik dan maksimal," katanya pada diskusi bertema "Evaluasi Satu Tahun JKN" di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, beberapa persoalan masih terjadi dalam pelaksanaan JKN khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persoalan JKN itu didominasi oleh lemahnya layanan, pemberian obat yang belum maksimal.

Selain itu minimnya sarana kesehatan, rendahnya kapitasi, kurangnya sumber daya manusia dari tenaga medis, dan menurunnya keuntungan yang diterima peserta.

Ia mengatakan peserta JKN di DIY juga mengeluhkan jatah obat pasien untuk sekali periksa berkurang termasuk singkatnya masa berlaku surat rujukan dari yang dikeluarkan puskesmas.

"Pengurangan jatah obat itu tentu dianggap merepotkan pasien karena harus berulang kali ke rumah sakit," katanya.

Menurut dia, kelemahan lainnya adalah mekanisme rujukan dan antrean yang panjang di rumah sakit, rumitnya prosedur menjadi peserta JKN, petugas medis yang sering tidak siap di tempat tugas, sikap petugas yang ketus.

Selain itu panjangnya antrean obat, seringnya pasien rawat inap dialihkan ke kelas inap di atas yang menjadi hak pasien, dan pasien merasa dipersulit untuk mendapat perawatan di rumah sakit.

"Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan, evaluasi atas pelaksanaan program JKN itu menjadi penting untuk dilakukan. Dengan demikian, di masa mendatang perbaikan untuk program JKN itu bisa dilakukan," katanya.

Ketua Program Studi MIP Pascasarjana UMY Dyah Mutiarin mengatakan program JKN sebenarnya sudah siap dan cukup bagus untuk dijalankan, tetapi dari sisi medisnya belum.

Menurut dia, hal itu disebabkan distribusi dokternya tidak merata sehingga pelayanan pada pasiennya tidak bisa maksimal.

"Selain itu, terkadang ada perbedaan tanggapan pelayanan dari tenaga medis saat melayani pasien yang menjadi peserta JKN dengan yang bukan," katanya.

(B015)