Senin, 25 September 2017

Akademisi: raperdais jangan hanya terfokus pengisian jabatan

id raperdais
Akademisi: raperdais jangan hanya terfokus pengisian jabatan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto Istimewa)
Jogja (Antara Jogja) - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya tidak hanya terfokus pada persoalan pengisian jabatan karena belum terlalu mendesak, kata seorang akademisi.

"Tidak terlalu penting dan tidak mendesak untuk dibahas saat ini," kata dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Bayu Dardias di kampus UGM Yogyakarta, Senin.

Dalam diskusi bertajuk "Politik Keistimewaan di Yogyakarta, Harta, Tahta, dan Perebutan Kuasa" itu, Bayu mengatakan masih ada tiga poin lain yang lebih penting dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) sebagai turunan dari Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY. Tiga poin itu yakni Perdais mengenai kelembagaan, tata ruang, serta kebudayaan.

"Khususnya kebudayaan yang justru memeroleh alokasi dana paling besar," kata Bayu.

Dengan hanya berkutat pada persoalan pengisian jabatan, Menurut dia, jangan sampai DPRD terkesan seolah-oleh menggiring Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk segera menentukan penggantinya sebagai gubernur serta sebagai Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat saat ini.

"Tidak penting, apalagai Sultan juga saat ini masih sehat segar bugar. Adik-adiknya melihat Sultan juga masih sehat," kata dia.

Menurut Bayu persoalan pengisian jabatan Gubernur DIY secara tidak langsung mulai diarahkan pada isu persoalan suksesi kepemimpinan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebab pengisian jabatan Gubernur dilakukan melalui penetapan yang secara otomatis dijabat oleh Raja Keraton.

"Jangan sampai keluar dari batasan, persoalan suksesi keraton itu biarlah menjadi urusan Raja," kata dia.

Menurut dia, pembahasan mengenai Perdais khusus menyangkut pengisian jabatan gubernur sebaiknya dihentikan apabila tidak segera menemukan titik temu dan beralih pada tiga poin pokok perdais lainnya.

"Menurut saya pembahasan itu hanya akan menghabiskan energi, sementara pembahasan persoalan lain yang lebih ditunggu masyarakat jika tidak segera dilakukan maka akan kehilangan momentum," kata kandidat Ph.D di Department of Political and Social Change Australian National University (ANU) ini.

(L007)

Editor: Masduki Attamami

COPYRIGHT © ANTARA 2015

Baca Juga