Akademisi Yogyakarta dorong Presiden konsisten berantas korupsi

Jogja (Antara Jogja) - Puluhan akademisi di Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan sikap bersama mendorong Presiden Joko Widodo menunjukkan konsistensinya dalam pemberantasan korupsi.

Pernyataan sikap yang diinisiasi Pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, berlangsung di Balairung UGM Yogyakarta, Minggu.

Acara itu diikuti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Indonesia (Gemati), serta perwakilan beberapa universitas negeri maupun swasta di Yogyakarta.

Rektor UGM, Dwikorita Karnawati menyatakan presiden sebagai kepala negara dengan otoritas yang dimiliki harus tetap berdiri di garis konstitusi untuk konsisten dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Kami yakin rakyat akan berdiri di belakang Presiden serta loyal untuk mendukungnya," kata Dwikoritas saat membacakan pernyataan sikap.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seyogianya tidak ragu mengambil sikap dan keputusan yang tepat dalam rangka upaya menegakkan hukum dan keadilan.

Saat ini, kata dia, terdapat kecenderungan terjadi politisasi hukum yang berdampak pada merosotnya kredibilitas lembaga-lembaga negara, seperti yang terjadi pada institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
"Sehingga fakta itu melahirkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan aparat hukum," katanya.

Oleh sebab itu, ia berharap presiden mampu memastikan agar hukum ditegakkan, ditaati prinsip-prinsip dasarnya guna mewujudkan keadilan.

"Kembalikan lembaga-lembaga negara sesuai fungsinya dengan mendasarkan kepada etika dan konstitusi," kata dia.

Presiden, kata dia, sebaiknya senantiasa mendengarkan suara tokoh masyarakat, akademisi, LSM, tokoh agama serta mereka yang peduli terhadap persoalan bangsa. "Sebab akhir-akhir ini muncul gejala pengabaian suara dan aspirasi rakyat di dalam menyelesaikan persoalan bangsa," kata Dwikorita Karnawati.

Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Abdul Jamil berharap dalam memutuskan kebijakan, Jokowi tidak terpengaruh sikap politik partai yang mendukungnya. "Presiden milik rakyat harus mendukung kepentingan rakyat," kata dia.

Dia juga berharap agar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto tidak mundur dari KPK pascapenetapannya sebagai tersangka oleh Polri. "Kalau mundur berarti KPK kalah," katanya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Elisabet Sundari mendorong agar penindakan kasus korupsi lebih didahulukan dari kasus hukum lainnya. "Korupsi merupakan "extraordinary crimes" sehingga harus lebih diutamakan," kata dia.

(L007)