PAUD Kulon Progo kekurangan dana operasional

Kulon Progo (Antara Jogja) - Sebanyak 14 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sendangsari, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami kekurangan dana operasional, sehingga setiap bulan, pengelola harus kelabakan mencari dana tambahan dari masyarakat.

Dukuh Paingan, Maryadi di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan, dana operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperoleh dari iuran orang tua anak rata-rata sebesar Rp300 ribu per bulan.

"Dana iuran orang tua anak tidak cukup untuk membiayai keperluan anak didik. Sehingga pengelola mencarindana tambahan dari masyarakat," kata Maryadi dalam kegiatan jaring aspirasi dilakukan anggota DPRD Kulon Progo dalam rangka kegiatan reses.

Menurut dia, kebutuhan operasional PAUD cukup besar. Kebutuhan antara lain untuk membeli alat peraga edukatif (APE), pemberian makanan tambahan (PMT) dan honor guru. Pemasukan rutin hanya dari iuran orang tua anak. Itu pun jumlahnya sangat terbatas.

"Iuran rata-rata Rp 10 ribu per bulan setiap orang tua. Kalau iuran dinaikkan. kami khawatir nanti mereka malah tidak mau menyekolahkan anaknya di PAUD," katanya.

Dengan adanya pemindahan dana pemberdayaan masyarakat dari pemkab ke pemerintah desa (pemdes), Maryadi khawatir bila nantinya bantuan untuk PAUD akan berkurang.

Selama ini, kata dia, bantuan dari pemkab diberikan untuk insentif guru sebesar Rp 100 ribu per orang setiap bulan. Kalau bantuan berkurang, pengelola akan semakin kerepotan.

"Kami berharap, agar anggota DPRD mencari jalan keluar untuk pengelolaan PAUD. Kalau bisa pemkab mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan PAUD," pintanya.

Menanggapi hal tersebut Akhid mengatakan dana pemberdayaan masyarakat dana untuk kegiatan PAUD termasuk yang diserahkan untuk dikelola pemdes. Pemdes wajib untuk menganggarkan kegiatan PAUD. Besarnya anggaran tergantung hasil kesepakatan kades dan BPD.

Terkait tambahan dana PAUD, kata Akhid, pengelola bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat. Misalnya dengan mencari donatur tetap atau minta sumbangan saat ada diperlukan.

"Kalau di tempat saya, warga sepakat setiap KK menyumbang Rp500 per minggu. Kalau di Paingan bisa dilakukan kesepakatan seperti itu nanti pengelolaaan PAUD akan terbantu. Yang penting ada kesepakatan dari masyarakat karena keberadaan PAUD merupakan kebutuhan masyarakat," kata Akhid.

(KR-STR/B)