Bantul harapkan pembangunan embung Timbulharjo terealiasasi

id embung

Bantul harapkan pembangunan embung Timbulharjo terealiasasi

ilustrasi embung (bbwspj.blogspot.com)

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pembangunan embung di Desa Timbulharjo yang diusulkan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Yogyakarta dapat direalisasikan pemerintah pusat.

"Untuk pembangunan embung telah diusulkan di wilayah Desa Timbulharjo, sehingga mudah-mudahan dapat terealisasi, karena makin banyak embung makin bagus," kata Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Bantul, Yulianta, Minggu.

Menurut dia, saat ini di Bantul sudah terdapat empat embung di wilayah selatan kabupaten ini, sehingga harapannya embung yang rencananya dibangun di Bantul bagian utara dapat direalisasikan untuk mendukung sektor pertanian setempat.

Apalagi, menurut dia, embung itu memiliki sejumlah fungsi, di antaranya untuk `menangkap` air yang datang dari mana saja maupun jatuh dari atas ketika musim hujan kemudian juga diresapkan untuk menambah kualitas air tanah.

"Sehingga harus bisa diupayakan bagaimana air yang jatuh dari atas jangan hanya melewati permukaan saja dan menuju laut, melainkan bermanfaat bagi masyarakat terlebih dulu, seperti untuk irigasi pertanian dan mengairi persawahan," katanya.

Selain itu, kata dia, dengan adanya embung tersebut nantinya dinas terkait juga dapat mengembangkan dari sisi pariwisatannya, sehingga mendorong kegiatan yang berorientasi pada peningkatan perekonomian warga setempat.

"Dengan adanya embung berarti menunjukkan bahwa di situ akan ada warga yang mau memanfaatkan," katanya dan menambahkan bahwa pembangunan sebuah embung membutuhkan biaya sekitar Rp2 miliar.

Sementara itu, kata dia, lembaganya akan terus mendukung sektor pertanian setempat dengan mengupayakan jaringan irigasi yang memadai dan berfungsi dengan baik sehingga dapat memenuhi ketercukupan irigasi pertanian.

"Kami di Dinas SDA memiliki peranan penting dalam mendukung sektor pertanian tidak hanya ketahanan pangan, melainkan kedaulatan pangan, hal itu kami lakukan dengan mengupayakan bila ada kerusakan jaringan irigasi kurang dari 20 persen," katanya.

(KR-HRI)