Anggaran jenazah terlantar Bantul 2014 masih tersisa

Bantul (Antara Jogja) - Anggaran untuk mengebumikan jenazah terlantar yang disiapkan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bagi warga wilayah setempat pada anggaran 2014 hingga pertengahan Desember ini masih tersisa.

"Dari anggaran untuk 17 jenazah terlantar yang disiapkan tahun ini, hingga saat ini belum seluruhnya terpakai dan masih sisa karena kami baru mengalokasikan untuk 13 jenazah," kata Kepala Dinas Sosial Bantul, Mahmudi, Rabu.

Menurut dia, besaran anggaran jenazah terlantar tersebut disedikan masing-masing sebesar Rp400.000 per jenazah, anggaran tersebut digunakan untuk pengurusan jenazah, mulai dari memandikan sampai memakamkan di pemakaman.

Ia mengatakan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi jenazah gelandangan, orang gila maupun orang yang meninggal di Bantul tanpa identitas, dan menurutnya jumlahnya selalu berubah setiap tahun dan menurun sejak tiga tahun terakhir.

"Beberapa tahun yang lalu sempat kami siapkan lebih dari 20 jenazah, kemudian menurun jadi 20 jenazah pada tahun lalu, dan pada tahun ini, ketersediaan anggaran untuk jenazah terlantar kembali menurun jadi 17 jenazah," kata Mahmudi.

Pemakaman jenazah terlantar, kata dia dilakukan untuk mengatasi persoalan adanya jenazah tanpa identitas yang tidak diurus keluarga, sebab jika dibiarkan terlalu lama tanpa diurus pemerintah, jenazah akan membusuk dan merepotkan warga setempat.

Ia mengatakan, untuk pemakaman jenazah terlantar dilakukan di makam milik Dinas Sosial Bantul, dari luas sekitar satu hektare yang disediakan hingga kini sudah terisi 77 jenazah, biasanya jenazah terlantar akan didokumentasikan kemudian pemakamannya diberikan tanda.

"Supaya kalau suatu saat ada keluarga yang mencari, bisa ditunjukkan dengan mudah, karena sering terjadi seperti itu, kemudian dipindahkan oleh keluarga meski sudah setahun lebih," katanya.

Menurut dia, dalam memakamkan jenazah terlantar, pihaknya selalu dibantu warga sekitar, bahkn terkadang, ada juga warga yang langsung memakamkan di tempat kejadian, kemudian meminta uang pengganti ke Dinas Sosial.

"Yang seperti ini malah memudahkan kami, akan tetapi memang harus disertai dengan bukti-bukti seperti foto jenazah, keberadaan makam dan sebagainya," katanya.

(KR-HRI)