Bela-beli Kulon Progo perlu didukung pemangku kebijakan

id bela-beli kulon progo

Bela-beli Kulon Progo perlu didukung pemangku kebijakan

Kabupaten Kulon Progo (Foto Istimewa)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Program Bela-Beli Kulon Progo yang digalakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu didukung oleh pemangku kebijakan, kata dosen Universitas Negeri Yogyakarta Bambang Saptono.

"Saya melihat mobil dinas pejabat Kulon Progo setiap pulang kerja menuju arah Kota Yogyakarta. Artinya pejabat Pemerintah Kulon Progo tinggal di Yogyakarta. Bagaimana bela-beli Kulon Progo bisa menjiwai pejabat, kalau mereka tidak tinggal di Kulon Progo," kata Bambang pada acara dialog antara Pemerintah Daerah dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Sosial, LSM, Ormas dan Partai Politik Kabupaten Kulon Progo, Kamis.

Menurut Bambang, pejabat membelanjakan uangnya di kota, bukan di Kulon Progo. Seharusnya pejabat pemerintahan tinggal di Kulon Progo, sehingga bisa menghayati dari Bela-Beli Kulon Progo. Misalnya pejabat membeli makanan angkringan di seputar Alun-alun Wates, kemudian bisa membuat kebijakan yang tepat.

"Bela-Beli Kulon Progo perlu adanya pemahaman di kalangan pejabat, tidak hanya masyarakat yang dituntut. Pejabat harus menjadi contoh," katanya.

Menurut Bambang, Bela-Beli Kulon Progo tidak hanya sebatas membeli produk-produk dari Kulon Progo. Untuk benar-benar bisa melaksanakan Bela Beli Kulon Progo, masyarakat harus mengetahui, memahami, mencintai kemudian melakukan dan selanjutnya mempertahankannya.

"Untuk melaksanakannya harus dimulai dari diri kita sendiri kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita. Peran sekolah dan lingkungan masyarakat juga sangat penting untuk menanamkan rasa cinta kepada Kulon Progo," kata Bambang.

Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Kulon Progo AKP Joko Sumarah mengingatkan bahwa untuk mendukung semangat Bela Beli menuju Kulon Progo yang lebih sejahtera harus ada sinergitas antarpemangku kepentingan di Kulon Progo dengan didukung kamtibmas yang kondusif.

"Selain masalah kamtibmas yang tidak kalah penting adalah perlunya penyatuan visi dan misi antara birokrat dengan masyarakat sehingga apa yang hendak diraih akan sama," kata Joko.

(KR-STR)
Pewarta :
Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2024