Pemerintah diharapkan pertahankan peran petani perempuan

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah perlu mempertahankan peran petani perempuan dalam pengelolaan pertanian guna mendukung kedaulatan pangan, kata Direktur Bina Desa Dwi Astuti.

"Sejarah mencatat bahwa perempuan (petani perempuan) sangat berpengaruh dalam mengangkat produksi pertanian guna mendukung kedaulatan pangan," kata Dwi Astuti dalam diskusi publik tentang Kedaulatan Pangan Agraria di Universtas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis.

Pemerintah, kata dia, perlu mempertahankan budaya pengelolaan pertanian Indonesia di tengah arus globalisasi, dengan tetap mempertahankan peran petani perempuan.

Dwi menilai hingga saat ini kehadiran negara dalam mengatur pangan sering menyingkirkan peran perempuan, sehingga urusan pangan nampak hanya menjadi ranah laki-laki.

Padahal, kata dia, petani perempuan selama ini sangat erat dengan pengolahan kekayaan alam, khususnya pertanian secara cermat. Namun, sayangnya saat ini lebih dipercayakan kepada peran laki-laki serta alat pengolahan pertanian produksi industri modern.

Rangkaian dari modernisasi itu, kata dia, berakibat pada hilangnya mata pencaharian perempuan dalam seluruh rantai produksi pertanian di Indonesia.

"Misalnya peran perempuan untuk `matun` (membersihkan rumput di sawah), memanen padi, sekarang sudah banyak tergantikan," katanya.

Akibatnya, menurut dia, eksistensi perempuan dalam aspek pengelolaan pertanian terdesak, sehingga meninggalkan desa dan mencari penghidupan lain, misalnya menjadi tenaga kerja wanita (TKW).

"Banyak petani perempuan yang kemudian berpindah menjadi buruh di luar negeri," kata dia.

Ia menyebutkan jumlah buruh migran Indonesia pada 2011 sebanyak 581.081 orang, dimana 376.027 orang atau 64 persen di antaranya adalah perempuan.

"Teknologi yang diyakini mampu menggantikan peran petani perempuan terbukti tidak berkelanjutan, dan justru mengancam kehidupan generasi yang akan datang," katanya.
(KR-LQH)