GTT Gunung Kidul dapat insentif kurang layak

id guru

GTT Gunung Kidul dapat insentif kurang layak

Ilustrasi(Foto ANTARA)

Gunung Kidul (Antara Jogja) - Sebanyak 3.500 guru tidak tetap di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapatkan insentif rendah dan kurang layak untuk menunjang kesejahteraan mereka.

Ketua PGRI Gunung Kidul Bahron Rosyid di Gunung Kidul, Selasa, mengatakan pihaknya akan mengupayakan peningkatan intensif guru tidak tetap (GTT) tersebut sehingga diharapkan ada peningkatan kesejahteraan.

"Kami terus berupaya agar GTT yang tidak masuk K 2 mendapatkan intensif dari pemkab, sehingga ada peningkatan kesejahteraan. Kalau tidak diangkat menjadi PNS, paling tidak mendapat honor yang layak. Kami akan memperjuangkan itu," kata Bahron.

Selama ini, ia mengatakan, untuk kategori K2 mendapatkan insentif dari pemkab sebesar Rp 100 ribu ditambah gaji dari sekolah, sementara untuk yang belum masuk kategori hanya di berikan honor dari masing-masing sekolah tergantung kemampuan sekolah.

"Kami harapkan ada peran serta dari orang tua murid untuk membantu sekolah meningkatkan penghasilan guru," kata dia.

Bahron mengatakan selama ini guru non-PNS membantu kekurangan ketersediaan guru di Gunung Kidul. Adapun kekurangannya yakni untuk guru SD kekurangan 400 orang, SMP dan SMA sudah cukup, Untuk SMK untuk produksi masih kekurangan.

"Memang guru PNS belum bisa mencukupi kekurangan guru," katanya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Gunung Kidul Sudodo mengakui banyaknya GTT di Gunung Kidul yang penghasilnya belum cukup. Namun demikian, hal tersebut bukan kesalahan dinas. Rekruitmen guru adalah pihak sekolah.

"Dinas tidak pernah melakukan rekruitmen guru. Itu yang melakukan sekolahnya masing-masing dengan memanfaatkan dana BOS," katanya.

Sementara salah satu (GTT) Bayu mengaku sudah bekerja selama delapa tahun, namun gaji yang diterimanya berkisar Rp 450 ribu. Untuk menutup penguaran perbulannya, dirinya harus membuka warung makan lesehan.

"Kalau tidak bekerja sampingan dari mana saya menyambung hidup,� katanya.

Dia berharap adanya peningkatan kesejahteraan bagi guru non-PNS seperti dirinya. Ribuan guru lainnya merasakan hal serupa.

"Kalau saya berharap program sertifikasi dialihkan untuk mengangkat guru-guru honorer menjadi pegawai negeri. Itu akan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingan meneruskan program sertifikasi," katanya.

(KR-STR)
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2024