Jogja (Antara Jogja) - Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menghentikan dulu penegerian perguruan tinggi swasta untuk dikaji ulang.
"Menristek Dikti diharapkan tidak meneruskan kebijakan yang dilakukan pendahulunya yang tidak terlalu jelas kriteria penegeriannya," kata Ketua Umum Asosisasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Edy Suandi Hamid dalam rilis yang diterima Antara di Yogyakarta, Senin.
Pada dialog dengan pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Gorontalo, Edy mengatakan setelah ada audit dan kajian yang jelas, baru kebijakan itu dilanjutkan secara selektif, dan betul-betul sesuai ketentuan yang ada serta dilakukan secara selektif.
"Semangat penegerian harus dilihat dari jiwa peraturan tersebut, bukan hanya karena permintaan atau desakan pihak tertentu. Terlebih lagi penegerian PTS yang sudah diketahui berpotensi menimbulkan masalah," katanya.
Menurut dia, penegerian PTS selain berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dengan PTS yang sudah ada dan menambah beban APBN, juga berpotensi menimbulkan masalah terkait dengan status kepegawaian.
"Masalah status kepegawaian dari eks-PTS tersebut saat ini sedang `ramai`, seperti yang diakui oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi," kata mantan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Ia mengatakan Aptisi sangat mendukung pendirian PTN atau penegerian untuk meningkatkan pemerataan pendidikan tinggi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, seperti di daerah-daerah perbatasan yang sering berada pada posisi inferior.
Namun, kata dia, jika seperti yang dilakukan sekarang tentu kurang tepat, dan sebaiknya dana yang ada digunakan untuk membantu penguatan PTS yang sudah ada. "Padahal, dana untuk satu PTN baru itu bisa dialokasikan untuk puluhan PTS, dan ini bisa lebih bermanfaat," kata Edy.
(B015)
Berita Lainnya
Pakar UGM minta optimalkan kampung wisata sambut libur Lebaran 2024
Jumat, 29 Maret 2024 4:09 Wib
Sekjen: Ketua DPD Golkar minta Airlangga dipilih aklamasi di Munas
Jumat, 29 Maret 2024 0:56 Wib
Wapres minta rangkul kearifan lokal untuk ekonomi syariah di RI
Rabu, 27 Maret 2024 17:34 Wib
TNI AD minta maaf atas tindak kekerasan di Papua
Senin, 25 Maret 2024 18:11 Wib
Warga korban banjir di Demak, Jateng, minta perbaikan sungai
Jumat, 22 Maret 2024 15:48 Wib
Sandiaga minta pariwisata halal Indonesia dijaga agar terbaik di dunia
Rabu, 20 Maret 2024 5:01 Wib
Apindo minta presiden terpilih mampu harmoniskan regulasi perekonomian
Senin, 18 Maret 2024 5:59 Wib
Bupati minta waspadai cuaca ekstrem di Bantul
Minggu, 17 Maret 2024 12:45 Wib