Dinsos: penerima PSKS kehilangan kartu lapor lurah

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta rumah tangga sasaran yang kehilangan kartu perlindungan sosial sebagai syarat pengambilan bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera melapor ke lurah setempat.

"Warga yang kehilangan kartu perlindungan sosial (KPS) memang menjadi masalah, namun kami minta agar lapor lurah setempat untuk dibuatkan surat pengantar," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Mahmudi di Bantul, Senin.

 Pihaknya membenarkan banyaknya rumah tangga miskin di Bantul yang terdaftar sebagai penerima kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kehilangan KPS bahkan rusak akibat tercuci.

 Namun demikian, pihaknya memastikan bahwa rumah tangga tersebut tetap dapat menerima bantuan PSKS yang sudah mulai disalurkan melalui Kantor Pos masing-masing, asalkan mendapat keterangan dari lurah dan dukuh bahwa yang bersangkutan memang berhak.

"Penerima PSKS sama dengan penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tahun lalu yang dibekali dengan KPS, jika hilang tetap dapat menerima Rp400 ribu, namun harus bersabar dan tunggu giliran," katanya.

 Ia mengatakan pelayanan terhadap rumah tangga yang kehilangan KPS akan dijadwalkan selanjutnya setelah penyaluran PSKS gelombang pertama hingga 2 Desember selesai, sehingga untuk saat ini diprioritaskan bagi yang masih memegang kartu tersebut.

 Berdasarkan laporan dari para dukuh di beberapa kecamatan di Bantul yang masuk ke instansinya, katanya, jumlah pemegang KPS yang kehilangan kartu atau rusak karena tercuci mencapai sekitar 1.000 kartu.

"Ada 1.000 lebih KPS yang dilaporkan hilang, bahkan ada yang tercuci, padahal kartu ini penting bagi pemiliknya untuk mengambil PSKS di Kantor Pos, sepertinya warga belum bisa membedakan kalau kartu ini penting," katanya.

Dia mengatakan total penerima PSKS di Bantul 86.611 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 17 kecamatan, bantuan disalurkan melalui kantor pos di masing-masing kecamatan sesuai domisili rumah tangga penerima dan jadwal yang telah ditentukan pihak desa.

 "Kalau total penerima ada 86.611 KK, namun sebagian penerima yang berada di wilayah pinggiran atau berbatasan dengan Kota Yogyakarta dikoordinir melalui Kantor Pos Besar Yogyakarta, meskipun pengambilannya melalui kantor pos kecamatan," katanya.
(KR-HRI)