Jogja (Antara Jogja) - Pemerintahan baru perlu menekankan penguatan koordinasi pusat dan daerah guna memastikan terwujudnya program prioritas pemerintah di daerah, kata pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Nikolaus Loy.
"Untuk memastikan sejauh mana program Nawacita mampu direalisasikan di daerah, pemerintah perlu memperkuat hubungan dengan daerah," kata Nikolaus di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, koordinasi antarlembaga pemerintahan di pusat dan daerah penting untuk terus diprioritaskan dalam rangka menyeimbangkan antara desentralisasi dan pengawasan.
"Dengan prinsip desentralisasi pemerintahan yang dibangun sejak 1999, bukan berarti pengawasan pusat ke daerah porsinya berkurang," katanya.
Selain itu, ia mengatakan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dilakukan untuk melihat sistem birokrasi yang ada di daerah. Menurut dia, birokrasi yang mempersulit masyarakat, juga secara langsung akan menghambat pencapaian program pemerintah.
"Jangan sampai ada birokrasi yang justru menghambat program Nawacita Jokowi," kata dia.
Ia mengatakan, prinsip desentralisasi sekaligus pengawasan pusat dan daerah sesuai dengan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang ingin menekankan pembangunan dari daerah.
Menurut dia, koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah selama ini memiliki kesan belum secara maksimal dibangun. Salah satu bukti, di bidang kesehatan masih tingginya angka kematian ibu di daerah.
"ke depan perlu ada penghargaan bagi daerah yang berhasil atau berprestasi. Sebaliknya, daerah juga perlu mendapat sanksi bila tidak menerapkan program pemerintah," kata dia.(KR-LQH)
Berita Lainnya
Pemerintah Indonesia menjaga investasi dampak konflik Iran-Israel
Rabu, 17 April 2024 6:19 Wib
Atasi OPM, pemerintah perlu ubah keputusan politik negara
Rabu, 17 April 2024 5:25 Wib
Jika bergabung KIM, PPP harus deklarasikan dukungan
Selasa, 16 April 2024 12:15 Wib
Pemerintah waspadai kenaikan harga minyak efek konflik Iran-Israel
Selasa, 16 April 2024 5:31 Wib
RI miliki peran penting redam konflik di Laut China Selatan
Minggu, 14 April 2024 14:39 Wib
Pemerintah harus tegas sikapi dinamika di Papua
Sabtu, 13 April 2024 20:54 Wib
Pemerintah pada 16-17 April 2024 menerapkan WFH dan WFO ASN
Sabtu, 13 April 2024 16:26 Wib
Pengaruhi perilaku anak, pemerintah diminta bersihkan gim berunsur kekerasan
Jumat, 12 April 2024 21:25 Wib