Mahasiswa Uncen studi pelayanan publik ke Sleman

id mahasiswa uncen studi

Mahasiswa Uncen studi pelayanan publik ke Sleman

Kabupaten Sleman

Sleman (Antara Jogja) - Mahasiswa program doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Cendrawasih, Papua melakukan "field exposure` dan studi literatur terkait inovasi pelayanan publik ke Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Cendrawasih Akbar Silo selaku ketua rombongan mengatakan mahasiswa yang turut dalam kunjungan sebanyak 16 orang yang sebagian adalah kepala dinas di Provinsi Papua, maupun kepala bidang, "Juga ada salah satu bupati yaitu Bupati Peg Bintang (Wellington Wenda)," katanya.

Menurut dia, kunjungan ke Kabupaten Sleman ini, untuk memfasilitasi mahasiswa agar mendapatkan pembelajaaran empiris terkait kebijakaan yang mendorong inovasi layanan publik dibidang ekonomi.

"Selain itu juga untuk mempelajari pengalaman pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan inovasi pelayanan publik yang prima dan berkualitaas guna menumbuhkan mendorong daya saing daerah dan untuk mendorong kebijakaan pemberdayaan masyarakat yang memberikan insentif bagi tumbuhnya ekonomi daerah yang berdaya saing," katanya.

Ia mengatakan, tujuan lain dari kunjungan ini adalah untuk mengasah sensitivitas mahasiswa terhadap persoalan-persoalaan kemasyarakatan yang berorientasi pada tujuan pemecahan masalah yang sesuai dan tepat dengan kebutuhan masyarakat dalam konteks pengembangan ekonomi lokal.

Asekda Kabupaten Sleman Bidang Administrasi Djoko Handoyo, yang menerima kunjungan studi tersebut mengatakan, salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah makin meningkatnya jumlah urusan yang harus dikelola Kabupaten Sleman. "Hal tersebut tentu saja meningkatkan beban pembiayaan pembangunan," katanya.

Ia mengatakan, di sisi lain tuntutan terhadap pemerintah untuk lebih transparan dalam mengelola sumber-sumber penerimaannya. "Yang jelas Kabupaten Sleman dipercayai sebagai salah satu kabupaten dari 98 intansi daerah dalam Program Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan Wakil Presiden pada 28 Mei 2013," katanya.

Ia mengatakan, reformasi birokrasi diupayakan melalui delapan program reformasi birokrasi, yaitu manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan wawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dalam hal manajemen perubahan, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh pegawai," katanya.

Selain itu, kata dia, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang butuh penyelesaian dalam waktu yang cepat Pemkab Sleman juga menyelenggaraan Forum Akselerasi Kinerja Pemerintah Daerah setiap Selasa dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pimpinan yang dilaksanakan rutin setiap minggu untuk seluruh pejabat struktural, fungsional dan staf.

"Selain pembenahan dalam sistem kelembagaan, Pemkab Sleman juga melakukan pembenahan dalam tatalaksana dengan upaya pengembangan 30 Sistem Informasi Manajemen, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Penyusunan Standar Pelayanan (SP) serta optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)," katanya.

(V001)
Pewarta :
Editor: Masduki Attamami
COPYRIGHT © ANTARA 2024