Bantul hentikan hibah kelompok nelayan pada tahun politik

Bantul (Antara Jogja) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghentikan hibah atau bantuan peralatan kepada kelompok nelayan daerah ini bertepatan dengan tahun politik berturut-turut sejak 2013 sampai 2015.

Selama tiga tahun tidak ada hibah karena merupakan tahun politik yang disinyalir ada kepentingan, kata Kasi Pengembangan Penangkapan, Sarana dan Prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul, Istriyani, Selasa.

Menurut dia, tidak adanya hibah kepada kelompok nelayan maupun kelompok budidaya perikanan selama 2013, 2014, 2015 tersebut juga merupakan arahan dari pemerintah pusat supaya tidak ditumpangi kepentingan politik misalnya unsur kampanye.

"Terakhir bantuan hibah peralatan tangkap diberikan kepada kelompok nelayan pada 2012 lalu, berupa jaring, pancing, sarana prasarana dan berbagai peralatan pendukung usaha. Sehingga selanjutnya mulai 2016 nanti dianggarkan lagi," kata Istriyani.

Bantuan kepada kelompok nelayan waktu itu (2012), kata dia sudah diselesaikan dan seluruhnya telah dikelola kelompok dan dimanfaatkan anggota untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan maupun produksi perikanan guna menambah pendapatan mereka.

Sementara itu, ditanya tentang tidaknya adanya hibah apakah dapat mempengaruhi perkembangan usaha mereka, ia mengatakan tidak berpengaruh karena masing-masing kelompok sudah mendapat bantuan modal Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) sebesar Rp100 juta.

"Sebenarnya semua sudah dibantu modal melalui PUMP sebesar Rp100 juta per kelompok, kalau mereka pintar mengelola modal itu maka dapat berkembang, karena dengan bantuan modal itu mereka tidak bingung mencari modal usaha," katanya.

Selain itu, kata dia meski tidak hibah peralatan tangkap dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul, namun kelompok nelayan tetap mendapatkan bantuan yang berasal APBD DIY, karena bantuan dari provinsi hampir setiap tahun dianggarkan.

"Belum lama ini kelompok nelayan juga mendapat bantuan seperangkat alat keselamatan kerja dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenakertrans) serta bantuan pelampung dari Angkatan Laut (AL), jadi kami kira mereka tetap diberdayakan," katanya.

KR-HRI