KPU: tiga kabupaten DIY serentak gelar pilkada

Bantul (Antara Jogja) - Sebanyak tiga kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dijadwalkan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak pada Mei 2015.

"Penyelenggaran pilkada untuk Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman diupayakan serentak pada Mei 2015, namun untuk tanggalnya masih belum ditentukan KPU DIY," kata komisioner KPU Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Selasa.

Ia mengatakan pilkada serentak di tiga kabupaten itu karena demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati pada periode sebelumnya (2010) juga digelar serentak.

Selain itu, kata Didik yang juga Koordinator Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kabupaten Bantul itu, didasarkan pada akhir masa jabatan pimpinan daerah itu.

"Kemungkinan ditarik dari pelantikan bupati dan wakil Bupati yang tidak terpaut jauh waktunya, di Sleman (pelantikannya, red.) itu 10 Agustus, Gunung Kidul pada 25 Juli, sementara untuk Bantul 27 Juli selisih beberapa hari dari Gunung Kidul," kata Didik.

Pihaknya memang tidak mengetahui alasan pasti selain pertimbangan masa jabatan kepala daerah.

Namun, katanya, ada kemungkinan untuk memudahkan KPU dalam melakukan standarisasi anggaran pilkada di tiga kabupaten ini.

Anggaran pilkada yang diusulkan KPU Bantul, kata dia, sebesar Rp19,5 miliar, KPU Gunung Kidul sebesar Rp22 miliar, sedangkan dari Sleman sekitar Rp28 miliar.

Ia mengatakan usulan itu untuk asumsi penyelenggaraan pilkada langsung oleh rakyat.

"Saat ini kami memang masih proses penyusunan anggaran, karena dari hasil komparasi dan koordinasi tiga KPU kabupaten, yakni Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman telah menyepakati terkait anggaran akan ada standarisasi, ini inisiatif KPU DIY," katanya.

Ketika ditanya terkait dengan kegiatan dalam penyelenggaran pilkada yang membutuhkan anggaran paling besar, katanya, terdapat pada pengadaan logistik, seperti surat suara, alat kelengkapan TPS, serta honor panitia penyelenggara pemilu tingkat bawah.

"Hampir merata, dan memang yang paling (butuh anggaran, red.) besar pertama masalah logistik dan honor panitia penyelenggara pemilu, persentasenya hampir sama sekitar 25 persen dari total anggaran," kata Didik Joko Nugroho. (.KR-HRI)