Semarang (Antara Jogja) - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional IV PDIP di Marina Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, mengritik usulan dikembalikannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, Partai Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung pilkada oleh DPRD. Sedangkan Partai Demokrat yang awalnya juga mendukung kini mengambil langkah untuk menolak Pilkada oleh DPRD.
"Sungguh saya merasa heran, ketika semangat reformasi itu kini coba diputar-balikkan kembali, termasuk oleh mereka yang menandatangani amandemen konsitusi itu sendiri," kata Megawati.
"Sikap PDI Perjuangan yang saat itu minta adanya pemikiran yang mendalam sebelum perubahan dilakukan, termasuk merenungkan kembali seluruh gagasan ideal tentang UUD 1945 yang asli, justru hanya sedikit mendapat tempat," tambahnya.
Menurut Megawati, pelaksanaan pemilu secara langsung merupakan kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia yang menempatkan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Meskipun ia mengakui masih ada hal yang harus diperbaiki dari pilkada langsung.
"Khususnya berkaitan dengan regulasi, ketaatan pada aturan main, berbagai upaya untuk mengatasi 'belanja pemilu' yang bersumber dari APBN atau APBD bagi incumbent, dan bermacam bentuk kecurangan pemilu yang masih sering terjadi," ujar Megawati.
Namun, menurut Megawati, banyak juga gambaran positif berkaitan dengan makin matangnya demokrasi di Indonesia. Proses konsolidasi demokrasi pun berjalan pada rel yang tepat, melalui penerapan ambang batas pemilu, dan penguatan kapasitas penyelenggara pemilu.
"Kita sadar sepenuhnya, bahwa berbagai penyempurnaan tetap masih diperlukan. Namun ini merupakan hal yang sifatnya teknis. Persoalan teknis ini janganlah mengalahkan esensi (inti pokok) dari kedaulatan rakyat itu sendiri," katanya.
"Maka terhadap berbagai upaya yang dilakukan melalui pengonsolidasian kekuasaan oleh pihak tertentu, yang pada intinya bermaksud mengubah pelaksanaan pemilu secara langsung, haruslah kita kritisi. Upaya tersebut nyata-nyata mencoba merebut kedaulatan dari tangan rakyat, ke dalam sekelompok elit yang sering kali justru menyalahgunakan kekuasaan," ujar Megawati.
Ia menambahkan bahwa perdebatan terkait dengan RUU Pemilu Kepala Daerah yang ingin dikembalikan kepada pemilihan melalui DPRD, merupakan sebuah gerak mundur.
"Gerak mundur ini dipastikan tidak akan mendapatkan legitimasi dari rakyat, karena mencoba mencabut hak politik rakyat. Sebagai contoh, bukankah kita pernah pertama kali berpemilu langsung pada tahun 1955 dan sukses," kata Megawati.
(M047)
Berita Lainnya
Produser, kata BPI, harus pintar menyaring kritik-saran publik
Senin, 1 April 2024 6:27 Wib
Pembalap Hamilton kritik konflik kepentingan
Jumat, 22 Maret 2024 10:30 Wib
BRIN: Sastra hijau wujud keberpihakan penulis terhadap lingkungan
Jumat, 22 Maret 2024 8:10 Wib
Boleh krtitik Pemilu 2024, asalkan jangan fitnah, pinta legislator
Kamis, 14 Maret 2024 18:48 Wib
Tak manusiawi, kritik kepada Marcus Rashford
Jumat, 1 Maret 2024 10:44 Wib
Bawaslu RI: Terima kasih atas kritik film "Dirty Vote"
Selasa, 13 Februari 2024 5:17 Wib
Fadli Zon: Akademisi baru saat ini kritik pemilu sejak 25 tahun
Senin, 12 Februari 2024 13:37 Wib
Bawaslu RI singgung film "Dirty Vote": Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Minggu, 11 Februari 2024 21:31 Wib