Elemen masyarakat Bantul dorong pilkada untuk perubahan

Bantul (Antara Jogja) - Masyarakat dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Perubahan untuk Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong proses pemilihan kepala daerah pada 2015 dimaknai dalam konteks semangat perubahan dalam pengertian luas.

"Perubahan bukan hanya sebatas pada proses yang berlangsung, akan tetapi menjadi sebuah kekuatan dalam memandang Pilkada sebagai mekanisme hidup berdemokrasi di daerah," kata Juru bicara Forum Perubahan untuk Bantul (FPuB), Dwi Purnama di Bantul, Selasa.

Oleh sebab itu, FPuB yang terdiri atas unsur LSM, aktifis koalisi perempuan, aktifis masyarakat pesisir dan komunitas profesi ini menilai Pilkada bukan sekadar peralihan kepemimpinan tapi sebagai jembatan bagi hadirnya sebuah rezim baru melalui sosok pemimpin yang visioner.

Dengan demikian, kata dia untuk memberi makna pada Pilkada mendatang, visi perubahan menjadi sesuatu yang strategis untuk dikedepankan dari seluruh proses politik yang berlangsung dan menyertai pelaksanaan Pilkada.

"Baik dari proses penjaringan oleh partai politik (parpol) dan munculnya calon independen, penetapan bakal calon sampai pelaksanaan Pilkada sendiri harus diwarnai semangat perubahan sebagai substansi proses berdemokrasi," katanya.

Ia mengatakan, visi perubahan harus menjadi komitmen bersama dan tidak bersifat elitis, baik dari semua rakyat Bantul, partai politik yang ada demi kemajuan dan perubahan Bantul terutama kaitannya dengan akselerasi pembangunan daerah.

"Bantul membutuhkan perubahan, Bantul membutuhkan era kepemimpinan yang membawa visi baru yang berangkat dari pemetaan potensi dan realitas sosial budaya kemasyarakatan. Tidak hanya berorientasi pada proyek," katanya.

Menurut dia, saat ini hampir seluruh elemen masyarakat di Bantul menghendaki adanya perubahan itu, baik Nahdlatul ulama (NU), Muhammadiyah, bahkan FPuB meyakini jika PDI Perjuangan sebagai partai besar pengusung Bupati Bantul saat ini mendukung semangat perubahan birokrasi.

Dengan demikian, kata dia kepemimpinan Bantul perlu dibuah dari yang sejak 2009 dipimpin oleh Bupati yang berasal dari satu keluarga, dimulai Idham Samawi yang menjabat selama dua periode dan dilanjutkan istrinya, Sri Suryawidati yang menjabat sejak 2010 hingga 2015.

"Tanpa mengurangi pengakuan terhadap hak politik individu sebagai warga Bantul, atas jasa dan pengabdiannya selama 15 tahun, kami memandang sudah saatnya mereka diangkat dan ditempatkan sebagai panutan," katanya.

Sementara itu, perwakilan dari Aktivis Koalisi Perempuan Bantul Maslakhah mengatakan, semangat perubahan ini bukan berarti anti dengan status quo, dan mengusulkan agar Sri Suryawidati diangkat sebagai Ibu Masyarakat Bantul dan tidak perlu lagi mencalonkan sebagai calon bupati (cabup).

"Kalau melihat ke belakang, Bupati yang menjabat selama dua periode selalu tersangkut masalah, entah itu masalah sosial maupun hukum. Kami tidak ingin itu terjadi," katanya.

(KR-HRI)