JK berjanji tidak akan bedakan pendidikan umum-madrasah

Malang (Antara Jogja) - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla berjanji tidak akan membedakan antara pendidikan atau sekolah umum dengan madrasah karena keduanya sama-sama membutuhkan perhatian.

"Saya dan Pak Jokowi akan berusaha memperhatikan dua model pendidikan ini. Hanya saja, strukturnya yang harus diperbaiki sebab masyarakat kita tidak hanya membutuhkan pendidikan, tapi juga kesehatan, peningkatan infrastruktur serta faslitas dasar lain," kata Jusuf Kalla ketika memberikan sambutan pada acara silaturrahim dan halalbihalal Muslimat NU se-Jatim di Ponpes Bahrul Maghfiroh Malang, Sabtu.

Ia mengatakan tugas pemerintah adalah bagaimana membuat masyarakat bisa mendapatkan fasilitas dan kebutuhannya terpenuhi secara layak. Namun, di luar itu, bagaimana cara masyarakat memberdayakan diri sendiri.

Sementara itu Ketua Umum Muslimat Nahdatul Ulama Khofifah Indar Parawansa menilai pendidikan di pesantren dan madrasah kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Oleh karena itu, muslimat NU berharap pemerintahan baru dibawah pimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) lebih memperhatikan pesantren dan madrasah.

"Saya berharap Kartu Indonesia Pintar yang bakal digulirkan pemerintahan Jokowi-JK ini tidak hanya berlaku untuk siswa di sekolah umum, tapi juga untuk madrasah dan pesantren," kata Khofifah.

Menurut dia, selama ini ada dua lembaga yang mengelola pendidikan, yakni Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kemendikbud mengelola pendidikan umum, dan Kemenag mengelola madrasah dan pesantren.

Selama ini, tegasnya, pendidikan umum mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tapi madrasah hanya mendapat Bantuan Operasional Madrasah (BOM).

Selain akan meluncurkan Kartu Indonesia Pintar, Jokowi juga akan menggulirkan kartu Indonesia Sehat. Kartu ini juga harus bisa dirasakan semua lapisan masyarakat sebab masih banyak warga yang belum terjangkau  jaminan kesehatan.

Dia mencontohkan penghuni 103 panti asuhan di Jawa Timur (Jatim) yang dikelola Muslimat, tidak semua penghuni panti terkover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Muslimat NU siap menjadi mitra pemerintah demi keberkahan bangsa," ujarnya. (E009)