Bantul hapus data ganda 60.000 pemilik Jamkes

Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten melalui Unit Pelaksana Terpadu Jaminan Kesehatan Daerah Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menghapus sekitar 60 ribu data ganda karena terdaftar sebagai pemilik lebih dari satu kartu jaminan kesehatan di wilayah setempat.

"Kami pernah melakukan verifikasi terhadap data sekitar 144 ribu nama yang diberikan pemerintah daerah (pemda) ke kami, dari jumlah itu ada sekitar 60 ribuan yang telah kami hapus, karena datanya ganda," kata Kepala UPT Jamkesda Bantul, Suiningsih di Bantul, Senin.

Menurut dia, ribuan data ganda tersebut ditemukan saat lembaganya melakukan verifikasi akhir 2013 terhadap data warga penerima jaminan yang diberikan Badan Kesejahteraan Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKK PP KB) Bantul, untuk keperluan mencetak kartu Jamkesda pada akhir tahun tersebut.

"Sekitar September 2013 kami mulai verifikasi data untuk cetak kartu, namun setelah kami cetak banyak data ganda, misalnya terdaftar sebagai pemilik jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) juga terdaftar jaminan kesehatan sosial (jamkesos)," katanya.

Berkaitan dengan hal itu, kata dia, instansinya kemudian berkoordinasi dengan dinas terkait untuk selanjutnya mengundang masyarakat dan menyosialisasikan termasuk memberitahukan penghapusan data ganda, mengingat sesuai aturan tiap warga harus mempunyai satu jaminan kesehatan.

Ia mengatakan penghapusan data ganda dilakukan karena pihaknya tidak membantah masih banyak warga miskin di Bantul yang belum terkaver jaminan kesehatan yang berlaku saat itu, sehingga harapannya data yang dihapus dapat dialihkan bagi warga yang berhak dan belum terdaftar program itu.

"Yang menentukan kriteria warga miskin itu kan dari BKK PP KB, sementara kami dilibatkan dalam verifikasinya pada Desember (2013) lalu, ini sebagai awal data baru pada 2014 ini," kata Suiningsih.

Menurut dia, tahun ini setidaknya ada 472.445 pemegang kartu jamkesmas dan 220.000 orang pemegang Jamkesda, sehingga untuk menghindari kemungkinan data ganda, pihaknya akan melakukan verifikasi secara bersama-sama dengan otoritas terkait baik Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Data dan Pengkajian BKK PP KB Bantul, Lukas Sumanasa mengatakan, mengakui jika kemungkinan masih ada tumpang tindih data, akibat kesalahan saat memasukkan data serta perilaku masyarakat yang masih tidak jujur jika ternyata telah memiliki kartu jaminan lain.

Pihaknya menengarai, kesalahan memasukkan data sering dilakukan oleh petugas karena dalam memasukan data dipihakketigakan, selain itu kesalahan juga bisa bersumber dari pemasukkan data, karena biasanya ada yang menggunakan nama tua dan nama muda.

"Itu tentu tidak sesuai dengan kartu keluarga, makanya kami juga mengimbau kesadaran warga yang memang memiliki lebih dari satu kartu jaminan agar melaporkan dan mengembalikan ke pihak terkait," katanya.

(KR-HRI)