APKLI Bantul harapkan pemerintah atur pedagang musiman

Bantul (Antara Jogja) - Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah setempat mengatur keberadaan pedagang `musiman` yang memadati objek wisata pada saat liburan.

"Harapannya, dalam Peraturan Bupati (Perbup) nanti diatur agar pedagang musiman tidak berjualan dengan sembarangan sampai merugikan PKL dan masyarakat," kata Ketua APKLI Bantul Eko Mahardi usai menerima bantuan 75 tenda PKL di Bantul, Rabu.

Menurut dia, pihaknya mengeluhkan banyaknya pedagang musiman yang menyerbu kawasan objek wisata pada liburan karena selain mengganggu PKL, pedagang musiman juga sering mengganggu kenyamanan wisatawan karena tidak sopan.

"Begitu bus (mengangkut rombongan wisatawan) datang, mereka langsung menyerbu, bahkan terkadang, penumpang belum turun dari bus saja, mereka sudah naik ke bus, cara itu kan mengganggu wisatawan," katanya.

Ia mengatakan, dua tempat wisata di Bantul yang menjadi langganan pedagang musiman adalah Pantai Parangtritis dan Pantai Depok, karena memang dua objek wisata itu sering menjadi jujugan wisatawan saat liburan.

Menurut dia, keberadaan pedagang musiman yang jumlahnya mencapai sekitar 50 persen dari PKL asli, masih sulit dikendalikan karena masih menunggu Perbup yang sedang disusun pemerintah setempat.

"Kami betul-betul mengharapkan itu (pengaturan pedagang musiman), apalagi, mereka berasal dari luar daerah, bukan warga Bantul, seperti di Parangtritis dan Depok misalnya, jumlahnya bisa mencapai 410 orang," katanya.

Pihaknya berharap, aturan yang dibentuk untuk pedagang musiman bisa lebih ketat dan mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian, keberadaan mereka tidak mengganggu kenyamanan PKL dan wisatawan.

Sementara itu, pada kesempatan tersebut, sebanyak 75 unit tenda bantuan dari Kementerian Perdagangan diserahkan kepada 49 pedagang di Lapangan Paseban Bantul dan 26 pedagang di Lapangan Demi, Imogiri.

(KR-HRI)