Surabaya (Antara Jogja) - "Raja dangdut" H Rhoma Irama yang sempat menjadi capres PKB menyatakan siap bersilaturrahmi dengan Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar bila diundang DPP PKB untuk merayakan Lebaran 1435 Hijriah.
"Karena itu, saya tidak habis pikir kalau ada politisi PKB yang bilang Rhoma Irama bertaubat, padahal Rhoma Irama hanya bermaksud baik untuk menghadiri undangan silaturrahmi," kata Ketua Umum DPP "Forsa" (Fans of Rhoma and Soneta) Surya Aka di Surabaya, Rabu.
Apalagi, Rhoma Irama juga sempat diundang DPP PKB menjelang pengumuman Pilpres 2014. "Kalau dibilang Rhoma Irama bertaubat, tentu tidak etis, sebab Rhoma Irama menghormati undangan, meski Rhoma Irama sempat 'ditinggalkan' oleh DPP PKB," katanya.
Menurut Aka, jauh sebelum PKB lahir, Rhoma sudah terkenal sebagai seniman dan politisi, bahkan seniman yang akrab disapa "Bang Haji" itu juga sudah pernah menjadi anggota DPR RI.
"Bahkan, PKB yang terpuruk sejak memecat Gus Dur, suaranya berhasil naik dalam Pemilu 2014 hingga 100 persen, karena ada 'Rhoma Effect', meski bukan faktor satu-satunya yang mendongkrak suara PKB di DPR," katanya.
Oleh karena itu, soal silaturrahmi tidak bisa disederhanakan sebagai bentuk pertaubatan, karena Rhoma Irama sendiri sempat digadang-gadang menjadi Capres PKB, namun DPP PKB justru mendukung Jokowi.
"Karena ditinggal PKB itulah, Rhoma Irama pun mendukung Prabowo. Bagi Rhoma, pilihan kepada Prabowo itu merupakan ijtihad untuk memilih kebenaran dengan kriteria agama. Kalaupun jagonya kalah, maka ijtihad itu tidak salah di mata Allah SWT," katanya.
Hingga kini, Putra Rhoma Irama yakni Debby Rhoma menyatakan ayahandanya belum menanggapi undangan DPP PKB pada Lebaran 2014, karena Rhoma Irama masih terikat dengan "syuting" di Trans7 untuk siaran Lebaran. "Jangan merusak citra PKB dan Ukhuwah Islamiah," katanya.
Secara terpisah, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur, Abdus Salam, mendukung wacana rekonsiliasi (islah) nasional oleh Nahdlatul Ulama (NU) pascapenetapan resmi pemenang pemilu presiden oleh KPU (22/7).
"Kami sangat mendukung upaya NU untuk melakukan rekonsiliasi nasional pascapilpres. Langkah rekonsiliasi penting digagas guna menghindari konflik antartokoh, terutama yang terlibat langsung dalam tim pemenangan di masing-masing dua pasangan calon presiden," katanya.
Dengan islah nasional, perpecahan antartokoh saat Pilpres 2004 dan Pilpres 2009 tidak terulang kembali pada Pilpres 2014.
"Jangan sampai seperti Pilpres 2004 dan 2009, Mega (Megawati Soekarnoputri) dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tetap tidak akur, nanti pengaruhnya bisa merambat ke tataran bawah pada kalangan pendukung," katanya.
Dalam keputusannya KPU Pusat telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan dari 133.574.277 suara sah yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 (46,85 persen) dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebanyak 70.997.833 (53,15 persen).
(E011)
