Isran Noor: Kebijakan pemimpin harus mampu sejahterakan rakyat

id isran noor, kebijakan pemimpin

Isran Noor: Kebijakan pemimpin harus mampu sejahterakan rakyat

Isran Noor (antarayogya.com)

Antara Jogja - Ditengah penjajakan koalisi berbagai partai politik untuk mencari pemimpin Indonesia seperti yang tengah dilakukan Prabowo, Jokowi dan capres lainnya. Isran Noor, Capres Konvensi Rakyat menilai yang utama adalah kebijakan yang ditetapkan kalangan pemimpin harus
mampu mendukung, membangun, dan menyejahterakan rakyat, bukan malah membuat rakyat semakin tidak berdaya, kata Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor.
 
"Untuk itu para pemimpin harus punya integritas, tegas, mampu, bersih, sehingga bisa membuat perubahan yang membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali eksis bukan hanya di ranah lokal tetapi juga global," kata Isran.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada perubahan dalam bentuk penghapusan kebijakan yang merugikan dan memonopoli hak-hak rakyat.

"Perubahan itu harus bisa menyejahterakan rakyat, tidak boleh memengaruhi pertahanan negara, mampu meng-"cover" segala sektor dan kebutuhan. Hal paling penting, bisa memenuhi segala kepentingan
nasional," kata Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Oleh karena itu semua hal yang membebani negara seperti kekayaan yang dimonopoli pihak yang tidak berwenang dan semua kebijakan yang merugikan harus segera diperbaiki untuk kepentingan rakyat. Hal itu perlu pemimpin yang mempunyai integritas dan tegas. 

Menurut Isran Noor, tugas pemimpin adalah harus mampu memperjuangkan dan mengutamakan kepentingan rakyat terutama komponen yang ada di bawah.

"Pemimpin harus mampu serta paham dan mengerti, di mana ada kebijakan negara yang menguasai kepentingan ekonomi harus diubah untuk kepentingan bangsa dan negara. Ia juga harus bersih, berintegritas dan tegas," kata Isran.

Ia mengatakan dalam menentukan kepentingan nasional, banyak sektor negara yang bermuara pada kebutuhan nasional. Mengenai pertimbangan kepentingan nasional, maka masing-masing negara mempunyai persepsi
yang berbeda-beda.

Persepsi itu sesuai dengan kepentingan geografi, budaya, demografi, demokrasi, politik, hukum, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan masing-masing negara, katanya.
 
"Indonesia memiliki tiga arah kepentingan nasional, yakni pemimpin Berintegritas, bersih, dan mampu serta tegas untuk menegakkan hukum," kata Isran Noor.

Menurut dia, pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang mampu mengatur negara dan menjalankan pemerintahan dengan baik. Pemimpin bersih adalah pemimpin yang maju yang ditunjukkan dengan upaya membangun dan menyejahterakan bangsa, negara, dan rakyat.
   
"Pemimpin tegas dan tunduk hukum adalah pemimpin yang taat hukum dan menjunjung tinggi penegakan hukum tanpa pandang bulu atau tebang pilih," kata Isran.