PHRI dukung wacana transportasi wisata

Yogyakarta (Antara Jogja) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mendukung wacana Pemerintah Kota Yogyakarta memberlakukan aturan transportasi wisata yaitu melarang bus pariwisata besar masuk ke Kawasan Malioboro.

"Kami sudah diajak komunikasi pemerintah kota dan pada dasarnya setuju dengan wacana yang diajukan karena berbagai kekhawatiran kami dengan pemberlakukan rencana tersebut sudah ada solusinya," kata Sekretaris PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Deddy, aturan transportasi wisata yang diwacanakan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut akan mampu menyelamatkan berbagai objek wisata yang ada di Yogyakarta khususnya Malioboro dan Keraton Yogyakarta.

Wacana itu, lanjut dia, menjadi semacam inovasi yang dilakukan pemerintah daerah agar kawasan wisata utama yang telah menjadi ikon Kota Yogyakarta tetap nyaman bagi wisatawan.

"Misalnya saja Malioboro. Sudah saatnya kawasan wisata ini menjadi kawasan pedestrian. Jika hanya dibiarkan seperti sekarang, maka objek wisata ini bisa hancur," katanya.

Sedangkan kekhawatiran pengusaha hotel di Kawasan Malioboro karena tidak dapat memasukkan tamunya menggunakan bus besar, sudah mendapat solusi dari pemerintah yaitu adanya "shuttle bus" yang dikelola hotel di sekitar Malioboro.

"Shuttle bus akan menjemput tamu dari titik `drop off` yang ditetapkan sehingga bus besar tidak perlu masuk ke hotel. Jika sudah ada solusi seperti ini, maka kami akan mendukung wacana dari pemerintah," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, pemerintah mewacanakan aturan transportasi wisata dengan menetapkan empat titik "drop off" untuk bus pariwisata ukuran besar.

Empat titik tersebut adalah, tempat parkir Abu Bakar Ali, Senopati, Ngabean dan Pasar Seni dan Kerajinan Yogyakarta XT-Square.

"Nantinya, akan ada `feeder` yang melayani wisatawan di keempat titik `drop off` itu sehingga bus pariwisata ukuran besar tidak perlu berputar-putar di dalam kota, apalagi kepadatan lalu lintas semakin tinggi dari waktu ke waktu," katanya.

Saat ini, lanjut Haryadi, pemerintah dan berbagai pihak terkait terus melakukan kajian mengenai kendaraan "feeder" yang akan digunakan. Kendaraan tersebut harus efektif membawa wisatawan dan tetap memperhatikan faktor keamanan.

"Mungkin saja bentuknya adalah minibus yang terbuka di bagian samping dan bisa digandeng sehingga kapasitas sekali angkut lebih banyak," katanya.

Kendaraan "feeder" tersebut rencananya melayani rute menuju tempat-tempat wisata utama di Kota Yogyakarta seperti Keraton Yogyakarta, Benteng Vredeburg, Pasar Beringharjo dan Malioboro.

"Kami akan tawarkan ke pihak swasta apakah ada yang bersedia mengelola transportasi wisata ini atau tidak. Jika tidak, maka pemerintah yang akan mengelolanya," katanya.

Ia berharap, aturan transportasi wisata sekaligus kendaraan "feeder" sudah bisa direlisasikan tahun ini.

(E013)